Menurut Tompi, apa hukuman yang setimpal bagi pencuri uang negara?
"Enggak bisa pakai aturan menurut saya," kata Tompi saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta, Minggu, 17 Desember 2017.
"Yang benar, ya pemerintah, yang di DPR saat ini, bersama-sama merumuskan enaknya (pelaku) mau diapakan, disepakati bersama. Toh selama ini yang korup mereka juga," lanjut Tompi.
Musisi yang juga dokter ini menyebut bahwa pihak legislatif harus berani membuat aturan keras jika memang ingin memberantas korupsi. Dia juga tak menolak jika ada aturan semacam hukum qisas atau pembalasan setimpal 'mata dibalas mata', asal itu disepakati bersama.
"Misal nyolong, potong tangan. Berani enggak? Jadi jangan hanya teriak-teriak ingin berkeagamaan, tapi giliran nyolong, minta maaf. Sorry deh, enggak bisa dong," tutur Tompi.
"Nyolong itu kan sudah pakai niat, bukan kepleset," imbuhnya.
Tompi berpendapat, besar hukuman bagi pelaku korupsi tidak bisa pukul rata dan harus menimbang berbagai kerugian yang ditimbulkan. Semakin tingkat kerugian besar dan membuat manusia menderita, hukuman jelas lebih besar. Dia memberi contoh spesifik mengenai korupsi dana kesehatan.
"Misal ya, misal, dana kesehatan dikorupsi. Jadi, orang tadinya mau apa, jadi enggak bisa karena enggak ada dana. Nah itu sih bagusnya dibinasakan yang kayak gitu," tukas Tompi.
Belum lama ini Tompi mengunggah film fiksi pendek di kanal YouTube Najwa Shihab, yang berjudul Antara Jokowi, Prabowo, dan Setya Novanto. Film kritik ini menjadi ungkapan kecewa Tompi terhadap Setya terkait 'drama' yang menyertai kasus hukum korupsi KTP-el.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
