Melalui pantauan Medcom.id, beberapa pendemo terlihat menggunakan foto penyanyi Bernadya untuk bahan unjuk rasa kepada pemerintah. Dalam poster itu tertulis permintaan untuk Bernadya agar tidak menulis lagu-lagu yang sedih. Hal itu karena pendemo menilai negara Indonesia telah menyedihkan.
"Bernadya!!! Tolong stop bikin lagu sedih. Negara kita sudah menyedihkan," tulis keterangan dalam poster itu.
Foto Bernadya itu pun menuai reaksi warganet. Beberapa dari mereka memberikan tanggapan mengenai foto Bernadya yang ikut serta dalam demo Peringatan Darurat Indonesia.
"Kasihan Bernadya, lagi produktif-produktifnya dihambat sama negara."
"Kacau! Sedih banget Indonesia, lagu Bernadya pun kalah sedih."
"Menyala abang-abang print dan percetakan. Terima kasih untuk turut berkontribusi dalam melawan rezim."
| baca juga: Nyerah! Bernadya Tak Bisa Bikin Lagu Cinta |
Sementara itu, sejumlah selebritas Indonesia terlihat mengikuti demo Peringatan Darurat Indonesia yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis, 22 Agustus 2024. Beberapa di antaranya, seperti komedian Abdel Achrian, Arie Kriting, Ananta Rispo, Abdur Arsyad, Joko Anwar, hingga Reza Rahadian.
Sutradara Joko Anwar menjelaskan alasannya mengikuti demo Peringatan Darurat Indonesia. Ia mengaku telah muak dengan para penguasa yang bertindak semaunya.
"Saya sebagai warga sipil aja sebenarnya, tapi walaupun saya tidak pandai berbicara bersuara tentang tata negara, pemerintahan, tapi secara hati nurani ini sudah kelewatan banget, sudah vulgar banget, menggunakan perkakas hukum untuk melenggangkan apa yang mereka mau," ujar Joko Anwar, dikutip dari saluran YouTube Metro TV, pada Kamis, 22 Agustus 2024.
"Selama ini kita mungkin diam, bersuara di media sosial nggak cukup, butuh ada kita secara fisik berkumpul, semua elemen masyarakat, warga sipil, buruh, mahasiswa untuk bisa nunjukin rakyat masih ada. Penguasa tidak bisa berbuat sesuka mereka, udah muak banget," pungkasnya.
Sebagai informasi, aksi demo Peringatan Darurat Indonesia bertujuan untuk menolak Revisi UU Pilkada. Berbagai elemen masyarakat menilai bahwa DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah bermanuver mengabaikan putusan MK (Mahkamah Konstitusi).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
