Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa para pihak telah sepakat untuk memusatkan seluruh penarikan royalti pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Keputusan ini akan berlaku hingga Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta rampung.
“Tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 21 Agustus 2025.
“Sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini,” lanjutnya.
| baca juga: Revisi UU Hak Cipta Ditargetkan Rampung 2 Bulan, Libatkan Musisi dan LMK |
Langkah ini diambil untuk mengakhiri kegaduhan yang terjadi. Untuk memastikan transparansi, audit berkala juga akan dilakukan terhadap tata kelola royalti yang telah berjalan.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025. Aturan ini memperkuat struktur LMKN dan menjamin transparansi dalam distribusi royalti.
Permenkum itu juga mengatur tentang struktur kelembagaan LMKN, biaya operasional sebesar 8 persen, jangkauan pengguna lebih eksplisit, dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) wajib mengunggah data pencipta dan pemegang hak cipta ke pusat data lagu dan musik.
| baca juga:
|
Dengan adanya kesepakatan dan aturan baru ini, Dasco berharap masyarakat bisa kembali menikmati musik tanpa rasa takut. Ia juga meminta para penyanyi untuk tidak khawatir karena dinamika yang ada telah disepakati untuk diakhiri.
"Kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang, untuk dapat kembali seperti sedia kala, memutar lagu tanpa takut," kata Dasco.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
