Kontroversi ini mencuat setelah The New York Times memublikasikan isi kontrak eksklusif NewJeans dalam laporan pada Kamis, 5 November 2026. Dokumen tersebut menjadi sorotan karena diduga tidak mencantumkan sejumlah ketentuan dalam perjanjian standar pemerintah Korea Selatan yang mengatur perlindungan hak dasar artis, termasuk hak tidur, beristirahat, memperoleh pendidikan, dan memiliki kebebasan.
Ketentuan tersebut dinilai penting karena saat menandatangani kontrak, usia para member NewJeans masih berkisar 14 hingga 17 tahun.
Selain persoalan klausul perlindungan, dokumen yang beredar juga memuat sejumlah aturan mengenai perilaku para member. Beberapa ketentuannya melarang artis menunjukkan sikap yang dianggap 'tidak tulus', 'lalai mengurus diri sendiri', hingga menjalin 'hubungan romantis yang tidak pantas'.
Kontrak itu juga disebut membatasi para member dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi merusak reputasi perusahaan, bahkan jika pernyataan tersebut merupakan fakta.
Min Hee-jin Soroti Kewenangan HYBE dalam Penyusunan Kontrak
Nama Min Hee-jin ikut terseret setelah HYBE dalam pernyataan resminya menyebut mantan CEO ADOR tersebut sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penandatanganan kontrak NewJeans. HYBE sebelumnya juga menegaskan bahwa perjanjian tersebut telah melalui kesepakatan bersama.
Namun, melalui perwakilan hukumnya, Min membantah bahwa ADOR memiliki kewenangan penuh untuk menentukan isi kontrak. Mereka justru menilai HYBE sebagai pihak yang memegang kendali atas keputusan akhir, termasuk persetujuan terhadap ketentuan-ketentuan utama dalam perjanjian.
“Sudah saatnya HYBE berhenti berlindung di balik anggapan tidak masuk akal bahwa Min Hee-jin bertanggung jawab atas segala hal. Mereka seharusnya mulai menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan untuk melakukan perbaikan demi masa depan K-pop,” ungkap pihak Min dalam pernyataan resmi yang dikutip dari The Korea Times pada Jumat, 6 November 2026.
Pihak Min menilai HYBE berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada ADOR. Mereka menyoroti sistem pengambilan keputusan di perusahaan tersebut yang membuat sebuah kontrak tidak dapat disahkan hanya melalui persetujuan CEO anak perusahaan.
Menurut penjelasan mereka, dokumen kontrak masih harus melewati pemeriksaan dan persetujuan sejumlah pihak di HYBE, mulai dari tim hukum, direktur keuangan (CFO), hingga CEO perusahaan. Artinya, ADOR tidak memiliki keleluasaan untuk mengesahkan kesepakatan tanpa persetujuan dari kantor pusat HYBE.
Untuk memperkuat argumennya, pihak Min turut mengingatkan kembali pernyataan Min Hee-jin pada 2024. Saat itu, Min mengaku pernah meminta HYBE memberikan kewenangan untuk menandatangani sejumlah kontrak penting, termasuk kontrak eksklusif artis. Namun, permintaan tersebut disebut tidak dikabulkan.
Menurut pihak Min, hal itu bertolak belakang dengan pernyataan HYBE yang menyebut setiap label di bawah naungannya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri.
ADOR Disebut Tidak Punya Kuasa Mengubah Klausul Utama
Pihak Min juga menjelaskan perbedaan antara kewenangan ADOR dalam merundingkan sejumlah ketentuan pembayaran dan hak untuk mengubah struktur utama kontrak eksklusif.
“Fakta bahwa ADOR bisa merundingkan beberapa ketentuan penyelesaian pembayaran atau pembagian biaya merupakan hal yang berbeda dengan memiliki kewenangan untuk secara mandiri mengubah struktur dasar kontrak eksklusif dan ketentuan-ketentuan utama yang telah ditetapkan HYBE,” jelas pihak Min.
Pihak Min juga tidak membantah penjelasan HYBE bahwa proses penyusunan kontrak berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Proses tersebut mencakup sesi tanya jawab, pertukaran surat elektronik, peninjauan hukum, hingga pembahasan revisi.
Meski demikian, mereka menilai rangkaian komunikasi tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa ADOR memiliki kuasa untuk menentukan substansi klausul-klausul utama dalam perjanjian.
Menurut pihaknya, saat itu wakil presiden ADOR berkomunikasi dengan orang tua para member berdasarkan draf kontrak yang telah disiapkan tim hukum HYBE. Adapun revisi yang dilakukan selama proses pembahasan lebih banyak berkaitan dengan penyesuaian redaksi dan upaya menghindari kesalahpahaman.
“Struktur dasarnya tetap tidak berubah. HYBE yang menyiapkan ketentuan-ketentuan utama dalam kontrak dan turut terlibat dalam proses persetujuan akhir,” demikian pernyataan pihak Min.
Mereka kemudian mengkritik sikap HYBE yang dinilai tidak konsisten karena membangun sistem persetujuan terpusat, tetapi justru menunjuk CEO anak perusahaan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
“Membangun struktur yang membuat CEO anak perusahaan tidak bisa menyetujui kontrak tanpa persetujuan CEO HYBE, lalu mencari seseorang untuk dijadikan pihak yang bertanggung jawab dan mengeluarkan pernyataan seperti ini, sama saja dengan menembak kaki sendiri,” ujar pihak Min.
Menutup pernyataannya, pihak Min turut mempertanyakan sikap HYBE yang menyebut kontrak NewJeans tidak bermasalah, tetapi pada saat bersamaan menempatkan Min Hee-jin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut.
“Jika HYBE mengatakan bahwa Min Hee-jin adalah pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kontrak tersebut, apakah mereka mengeluarkan penjelasan panjang lebar seperti ini hanya untuk memujinya?” tutup pernyataan resmi tersebut.
