"Baru kali ini dalam sejarah dilaksanakan pertemuan koordinasi lengkap melibatkan unsur pemerintah dan DPR. Ini monumental," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasapong, seperti dilansir Antara, Senin, 23 April 2018.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meninjau fasilitas jemaah haji Indonesia di Madinah. Di sana, rapat koordinasi juga dilakukan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Puan ingin memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik. Kunjungan itu diikuti Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan anggota Komisi VIII DPR.
Ia mengatakan beberapa hal yang disoroti DPR untuk terus dipantau dan dilakukan perbaikan ke depan, antara lain terkait dengan urusan pelayanan kesehatan, pemondokan yang diharapkan secara berkelanjutan tetap berada di sekitar Markaziah.
Selain itu, pemanfaatan GPS untuk mengurangi jemaah haji yang tersesat, fasilitas AC di tenda saat wukuf di Arafah mengingat musim haji 2018 cuaca diperkirakan panas, dan saat di Mina agar calon haji Indonesia diatur lebih baik serta tidak melebihi kapasitas.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan penggunaan pendingin ruangan saat wukuf terkendala keterbatasan pasokan listrik. Hal ini akan disiasati penggunaan kipas angin dengan percikan air.
Menteri Agama mengapresiasi Komisi VII DPR yang telah memberikan persetujuan BPIH
lebih awal sehingga Kementerian Agama memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan ibadah haji.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek siap bersinergi dengan Kementerian Agama, utamanya dalam meningkatkan layanan kesehatan dan mewaspadai cuaca panas yang dapat mengakibatkan heat stroke bagi jemaah.
Menko PMK Puan Maharani mengajak seluruh pihak berkomitmen untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji Indonesia.
"Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani. Tingkatkan terus indeks kepuasan jemaah haji yang selama tiga tahun terakhir terus menanjak," kata Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
