FITNESS & HEALTH
Update Progress: 80% Indonesia Bebas Malaria, Target 2030 Fix No More Malaria!
Yatin Suleha
Minggu 03 Mei 2026 / 07:05
- Eliminasi malaria itu enggak bisa instan. Kita butuh dukungan dari semua pihak dan harus konsisten selama bertahun-tahun.
- Komitmen tersebut mempertegas peta jalan pemerintah dalam mencapai target besar: Indonesia sepenuhnya Bebas Malaria pada tahun 2030.
- Sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota (sekitar 80 persen) serta 7 provinsi di Indonesia resmi dinyatakan bebas dari penularan malaria.
Jakarta: Eliminasi malaria itu enggak bisa instan. Kita butuh dukungan dari semua pihak dan harus konsisten selama bertahun-tahun. Selain itu, tiap daerah wajib punya strategi sendiri yang berkelanjutan dan pas sama kondisi wilayahnya masing-masing.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Dirjen P2P Kemenkes RI, dr. Andi Saguni, di Jakarta saat memperingati Hari Malaria Sedunia 2026, Kamis (30/4).
Komitmen tersebut mempertegas peta jalan pemerintah dalam mencapai target besar: Indonesia sepenuhnya Bebas Malaria pada tahun 2030, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Hingga tahun 2026, langkah nyata ini telah membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota (sekitar 80 persen) serta 7 provinsi di Indonesia resmi dinyatakan bebas dari penularan malaria. Ketujuh provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.
Meski capaian nasional menunjukkan tren positif, malaria masih menjadi ancaman kesehatan serius, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Berdasarkan data Kemenkes, jumlah kasus malaria pada 2025 tercatat sebanyak 706.297 kasus, meningkat 30 persen dibandingkan tahun 2024 (543.965 kasus). Sebanyak 95 persen dari total kasus nasional tersebut—atau sekitar 674.046 kasus—terkonsentrasi di Tanah Papua.
Lonjakan angka ini dipandang bukan sebagai kemunduran. Kemenkes mencatat bahwa peningkatan kasus justru dipicu oleh masifnya upaya penemuan kasus secara aktif di lapangan serta perbaikan sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).
“Secara kewilayahan, dari seluruh kasus malaria di Indonesia, 95 persen berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi atensi kita bersama untuk bisa segera diwujudkan eliminasinya,” ujar Andi.
(1).jpg)
(Guna menekan angka kasus di daerah endemis tinggi, Kemenkes menerapkan strategi TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan Vektor). Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)
Andi optimistis target eliminasi di Papua dapat tercapai. Ia merujuk pada Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bukti nyata.
Sebagai wilayah baru, Maybrat berhasil menyandang status Bebas Malaria, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di Bumi Cenderawasih bahwa eliminasi bukanlah hal yang mustahil.
Guna menekan angka kasus di daerah endemis tinggi, Kemenkes menerapkan strategi TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan Vektor). Intervensi khusus juga menyasar kelompok bermobilitas tinggi (Mobile Migrant Population), seperti pekerja tambang, perambah hutan, TNI, Polri, dan masyarakat adat di wilayah terpencil, melalui pembagian kelambu antinyamuk serta pengobatan pencegahan yang terarah.
Namun, Andi memberikan peringatan bagi 412 daerah yang telah menyandang status bebas malaria agar tidak lengah.
“Bagi daerah yang sudah bebas, perjuangannya belum selesai. Mempertahankan status tersebut tidak kalah beratnya. Ada beberapa daerah justru mengalami lonjakan kasus, bahkan sampai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas,” tegasnya.
Risiko malaria itu sebenarnya selalu ada, apalagi dengan mobilitas kita yang tinggi ditambah iklim tropis yang disukai nyamuk Anopheles. Makanya, kita enggak bisa cuek sama lingkungan.
Mulai dari tata kelola tambak, lahan tambang yang terbengkalai, sampai rawa-rawa harus diurus bareng-bareng—mulai dari kementerian, pihak swasta, sampai kita sendiri sebagai masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Kesehatan bakal kasih Sertifikat Eliminasi Malaria buat para bupati dan wali kota yang sudah sukses mutus rantai penularan di daerahnya selama setahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(TIN)
Hal ini disampaikan oleh Plt. Dirjen P2P Kemenkes RI, dr. Andi Saguni, di Jakarta saat memperingati Hari Malaria Sedunia 2026, Kamis (30/4).
Komitmen tersebut mempertegas peta jalan pemerintah dalam mencapai target besar: Indonesia sepenuhnya Bebas Malaria pada tahun 2030, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Hingga tahun 2026, langkah nyata ini telah membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota (sekitar 80 persen) serta 7 provinsi di Indonesia resmi dinyatakan bebas dari penularan malaria. Ketujuh provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.
Meski capaian nasional menunjukkan tren positif, malaria masih menjadi ancaman kesehatan serius, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Berdasarkan data Kemenkes, jumlah kasus malaria pada 2025 tercatat sebanyak 706.297 kasus, meningkat 30 persen dibandingkan tahun 2024 (543.965 kasus). Sebanyak 95 persen dari total kasus nasional tersebut—atau sekitar 674.046 kasus—terkonsentrasi di Tanah Papua.
Lonjakan angka ini dipandang bukan sebagai kemunduran. Kemenkes mencatat bahwa peningkatan kasus justru dipicu oleh masifnya upaya penemuan kasus secara aktif di lapangan serta perbaikan sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).
“Secara kewilayahan, dari seluruh kasus malaria di Indonesia, 95 persen berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi atensi kita bersama untuk bisa segera diwujudkan eliminasinya,” ujar Andi.
(Guna menekan angka kasus di daerah endemis tinggi, Kemenkes menerapkan strategi TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan Vektor). Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)
Andi optimistis target eliminasi di Papua dapat tercapai. Ia merujuk pada Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bukti nyata.
Sebagai wilayah baru, Maybrat berhasil menyandang status Bebas Malaria, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di Bumi Cenderawasih bahwa eliminasi bukanlah hal yang mustahil.
Guna menekan angka kasus di daerah endemis tinggi, Kemenkes menerapkan strategi TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan Vektor). Intervensi khusus juga menyasar kelompok bermobilitas tinggi (Mobile Migrant Population), seperti pekerja tambang, perambah hutan, TNI, Polri, dan masyarakat adat di wilayah terpencil, melalui pembagian kelambu antinyamuk serta pengobatan pencegahan yang terarah.
Namun, Andi memberikan peringatan bagi 412 daerah yang telah menyandang status bebas malaria agar tidak lengah.
“Bagi daerah yang sudah bebas, perjuangannya belum selesai. Mempertahankan status tersebut tidak kalah beratnya. Ada beberapa daerah justru mengalami lonjakan kasus, bahkan sampai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas,” tegasnya.
Risiko malaria itu sebenarnya selalu ada, apalagi dengan mobilitas kita yang tinggi ditambah iklim tropis yang disukai nyamuk Anopheles. Makanya, kita enggak bisa cuek sama lingkungan.
Mulai dari tata kelola tambak, lahan tambang yang terbengkalai, sampai rawa-rawa harus diurus bareng-bareng—mulai dari kementerian, pihak swasta, sampai kita sendiri sebagai masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Kesehatan bakal kasih Sertifikat Eliminasi Malaria buat para bupati dan wali kota yang sudah sukses mutus rantai penularan di daerahnya selama setahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TIN)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0179 [51]
