FITNESS & HEALTH
Kanker Paru Kini Ancam Non-Perokok, Perempuan Jadi Kelompok yang Makin Rentan
Elang Riki Yanuar
Kamis 23 April 2026 / 20:00
- Kanker paru kini banyak menyerang perempuan dan non-perokok, membuktikan penyakit ini tak hanya terkait rokok.
- Patricia Susanna, penyintas kanker paru non-perokok, menyoroti salah diagnosis dan sulitnya akses obat inovatif lewat JKN.
- BPJS Watch mendesak pemerintah memperluas skrining dini dan akses terapi kanker modern demi menyelamatkan lebih banyak pasien.
Jakarta: Kanker paru kini tidak lagi identik hanya dengan perokok aktif. Di tengah meningkatnya polusi udara dan paparan asap rokok di ruang publik, penyakit ini mulai banyak ditemukan pada perempuan dan orang yang tidak pernah merokok.
Fenomena ini menjadi perhatian serius karena stigma lama tentang kanker paru masih sangat kuat di masyarakat. Banyak orang masih menganggap penyakit ini hanya menyerang pria perokok berat, padahal kenyataannya kondisi tersebut kini semakin luas dan kompleks.
Patricia Susanna, seorang perempuan berusia 56 tahun, menjadi salah satu contoh nyata perubahan tersebut. Sebagai seseorang yang tidak pernah merokok dan menjalani pola hidup sehat, ia tidak pernah membayangkan akan menerima diagnosis kanker paru.
Vonis itu datang seperti kejutan besar dalam hidupnya. Susan, sapaan akrabnya, kini menjadi penyintas kanker paru dan mewakili banyak pasien baru yang membuktikan bahwa penyakit ini bisa menyerang siapa saja, tanpa memandang gaya hidup.
Di Indonesia, kanker paru saat ini menjadi penyebab kematian akibat kanker tertinggi dengan angka mencapai 14,1 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama karena faktor lingkungan seperti kualitas udara buruk dan paparan asap rokok pasif juga berperan besar.
Perjalanan Susan menuju pengobatan juga membuka persoalan lain dalam sistem kesehatan. Ia menyoroti banyak pasien kanker paru yang mengalami keterlambatan diagnosis karena gejalanya sering dianggap mirip dengan tuberkulosis atau TBC.
Akibatnya, tidak sedikit pasien yang menjalani pengobatan TBC selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya diketahui mengidap kanker paru. Keterlambatan ini membuat pasien kehilangan golden time untuk mencegah penyebaran sel kanker ke organ lain.
"Dokter seringkali salah mendiagnosa karena tidak ingin ribet dengan urusan administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pemeriksaan tambahan," ungkap Susan.
Menurutnya, akses terhadap pemeriksaan lanjutan seperti PET Scan dan tes genetik seharusnya menjadi hak pasien, bukan sesuatu yang sulit dijangkau hanya karena terbentur sistem administrasi dan biaya yang tinggi.
Susan juga berharap pemerintah mulai memprioritaskan terapi inovatif untuk pasien kanker paru. Ia menilai kebijakan tidak seharusnya hanya berfokus pada harga obat, tetapi juga pada efektivitas pengobatan dan kualitas hidup pasien setelah menjalani terapi.
Peran komunitas seperti Cancer Information & Support Center (CISC) juga dinilai sangat penting dalam membantu pasien mendapatkan informasi yang benar. Koordinator Kanker Paru CISC, Megawati Tanto, menegaskan perlunya penyesuaian standar pengobatan nasional dengan perkembangan teknologi medis terbaru.
“Ilmu kedokteran terus berkembang. Untuk kanker paru sudah ada terapi generasi ketiga seperti Osimertinib, namun belum dijamin JKN. Biayanya sangat tinggi jika ditanggung pribadi, padahal ketersediaannya sangat menentukan peluang kesembuhan dan kualitas hidup pasien,” ujarnya.
Mega juga mengingatkan pentingnya skrining rutin, khususnya bagi perempuan Asia dan kelompok non-perokok yang kini semakin banyak terdiagnosis kanker paru.
“Saya sendiri tidak merokok, begitu juga banyak anggota komunitas kami. Deteksi dini menjadi sangat penting,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Ia menilai ketimpangan akses terhadap obat inovatif kanker bukan hanya persoalan medis, tetapi juga menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Menurutnya, tanpa penanganan yang serius, kanker paru dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar, baik bagi negara maupun keluarga pasien. Banyak rumah tangga mengalami kesulitan finansial besar hanya dalam waktu satu tahun setelah diagnosis.
“Upaya ini harus diperkuat untuk mendorong deteksi dini dan meningkatkan peluang kesembuhan, sekaligus menekan biaya jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk memperkuat pendekatan preventif melalui skrining aktif di fasilitas kesehatan primer hingga tingkat desa agar deteksi dini bisa dilakukan lebih luas.
“Dalam layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah harus menempatkan manusia sebagai subjek. Orientasi utamanya adalah menyelamatkan jiwa, bukan semata-mata menekan beban biaya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(ELG)
Fenomena ini menjadi perhatian serius karena stigma lama tentang kanker paru masih sangat kuat di masyarakat. Banyak orang masih menganggap penyakit ini hanya menyerang pria perokok berat, padahal kenyataannya kondisi tersebut kini semakin luas dan kompleks.
Patricia Susanna, seorang perempuan berusia 56 tahun, menjadi salah satu contoh nyata perubahan tersebut. Sebagai seseorang yang tidak pernah merokok dan menjalani pola hidup sehat, ia tidak pernah membayangkan akan menerima diagnosis kanker paru.
Vonis itu datang seperti kejutan besar dalam hidupnya. Susan, sapaan akrabnya, kini menjadi penyintas kanker paru dan mewakili banyak pasien baru yang membuktikan bahwa penyakit ini bisa menyerang siapa saja, tanpa memandang gaya hidup.
Di Indonesia, kanker paru saat ini menjadi penyebab kematian akibat kanker tertinggi dengan angka mencapai 14,1 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama karena faktor lingkungan seperti kualitas udara buruk dan paparan asap rokok pasif juga berperan besar.
Perjalanan Susan menuju pengobatan juga membuka persoalan lain dalam sistem kesehatan. Ia menyoroti banyak pasien kanker paru yang mengalami keterlambatan diagnosis karena gejalanya sering dianggap mirip dengan tuberkulosis atau TBC.
Akibatnya, tidak sedikit pasien yang menjalani pengobatan TBC selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya diketahui mengidap kanker paru. Keterlambatan ini membuat pasien kehilangan golden time untuk mencegah penyebaran sel kanker ke organ lain.
"Dokter seringkali salah mendiagnosa karena tidak ingin ribet dengan urusan administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pemeriksaan tambahan," ungkap Susan.
Menurutnya, akses terhadap pemeriksaan lanjutan seperti PET Scan dan tes genetik seharusnya menjadi hak pasien, bukan sesuatu yang sulit dijangkau hanya karena terbentur sistem administrasi dan biaya yang tinggi.
Susan juga berharap pemerintah mulai memprioritaskan terapi inovatif untuk pasien kanker paru. Ia menilai kebijakan tidak seharusnya hanya berfokus pada harga obat, tetapi juga pada efektivitas pengobatan dan kualitas hidup pasien setelah menjalani terapi.
Peran komunitas seperti Cancer Information & Support Center (CISC) juga dinilai sangat penting dalam membantu pasien mendapatkan informasi yang benar. Koordinator Kanker Paru CISC, Megawati Tanto, menegaskan perlunya penyesuaian standar pengobatan nasional dengan perkembangan teknologi medis terbaru.
“Ilmu kedokteran terus berkembang. Untuk kanker paru sudah ada terapi generasi ketiga seperti Osimertinib, namun belum dijamin JKN. Biayanya sangat tinggi jika ditanggung pribadi, padahal ketersediaannya sangat menentukan peluang kesembuhan dan kualitas hidup pasien,” ujarnya.
Mega juga mengingatkan pentingnya skrining rutin, khususnya bagi perempuan Asia dan kelompok non-perokok yang kini semakin banyak terdiagnosis kanker paru.
“Saya sendiri tidak merokok, begitu juga banyak anggota komunitas kami. Deteksi dini menjadi sangat penting,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Ia menilai ketimpangan akses terhadap obat inovatif kanker bukan hanya persoalan medis, tetapi juga menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Menurutnya, tanpa penanganan yang serius, kanker paru dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar, baik bagi negara maupun keluarga pasien. Banyak rumah tangga mengalami kesulitan finansial besar hanya dalam waktu satu tahun setelah diagnosis.
“Upaya ini harus diperkuat untuk mendorong deteksi dini dan meningkatkan peluang kesembuhan, sekaligus menekan biaya jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk memperkuat pendekatan preventif melalui skrining aktif di fasilitas kesehatan primer hingga tingkat desa agar deteksi dini bisa dilakukan lebih luas.
“Dalam layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah harus menempatkan manusia sebagai subjek. Orientasi utamanya adalah menyelamatkan jiwa, bukan semata-mata menekan beban biaya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ELG)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0093 [53]
