FITNESS & HEALTH

Kemenkes Jadikan Kesehatan Mental Bagian dari K3

Yatin Suleha
Minggu 22 November 2026 / 07:00
Ringkasnya gini..
  • Kemenkes makin serius mengawal kesehatan mental di dunia kerja
  • Langkah ini jadi krusial untuk mencegah risiko psikososial di kantor yang diam-diam bisa mengancam keselamatan.
  • Pesan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026.
Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI makin serius mengawal kesehatan mental di dunia kerja dengan mendorongnya masuk ke dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Langkah ini jadi krusial untuk mencegah risiko psikososial di kantor yang diam-diam bisa mengancam keselamatan, menurunkan produktivitas, sampai mengganggu kesejahteraan para pekerja.

Pesan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026 bertema “Dari Kesadaran Menuju Aksi: Mewujudkan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia” pada Selasa lalu.
 
Menurut Prof. Dante, isu kesehatan mental di kalangan pekerja sering kali luput dari perhatian karena banyak yang memilih memendam stress dan tekanan mereka sendiri. 

Padahal, overwork, jam kerja yang panjang, bullying, kekerasan, hingga minimnya support system di lingkungan kerja bisa jadi pemicu utama gangguan kesehatan mental.

“Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Fokusnya adalah memperbaiki sistem dan kondisi kerja, bukan semata menuntut pekerja untuk beradaptasi,” ujar Prof. Dante.

Lebih lanjut, Prof. Dante menyampaikan, untuk memperkuat upaya pencegahan, Kemenkes mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). 

 
kesehatan mental 1
(Kemenkes mendorong kesehatan mental masuk sistem K3 demi menciptakan lingkungan kerja sehat dan aman. Foto: Dok. Birkom Kemenkes)

 
Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa.

“Bagi pekerja formal, skrining diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara bagi pekerja informal, layanan dapat diakses melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja,” Lanjut Prof. Dante.

Selain skrining, Kemenkes juga memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119. 

Masyarakat yang membutuhkan bantuan krisis kesehatan jiwa dapat mengakses layanan tersebut melalui 119 ekstensi 8 atau laman healing119.id.

Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Robiana Modjo, menekankan pentingnya pengelolaan risiko psikososial secara terintegrasi di lingkungan kerja. 

Kesadaran mengenai kesehatan mental perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik nyata yang melindungi pekerja.

“Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja, sehingga pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera,” ujar Robiana.
 
Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja, upaya perlindungan kesehatan mental diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja. 

Dengan demikian, tempat kerja tidak hanya melindungi kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dukungan terhadap kesejahteraan psikologis setiap pekerja.


Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(TIN)

MOST SEARCH