COMMUNITY
Gubernur Papua Dorong Depapre Jadi Pusat Perikanan, Libatkan Ondoafi dan Masyarakat
A. Firdaus
Minggu 03 Mei 2026 / 16:42
- Pembangunan yang dilakukan hanya bertujuan membuka akses demi kesejahteraan bersama.
- Sikap terbuka para ondoafi dan masyarakat Depapre yang menerima rencana pembangunan tanpa mengesampingkan nilai adat dan sejarah.
- Pemerintah tidak akan membeli tanah masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.
Jayapura: Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, melakukan tatap muka dengan ondoafi dan masyarakat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, untuk memastikan dukungan terhadap rencana pembangunan sektor perikanan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026), Fakhiri menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih hak kepemilikan tanah masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan hanya bertujuan membuka akses demi kesejahteraan bersama.
“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami hanya membuka akses. Tanah itu tetap menjadi milik masyarakat,” ujar Fakhiri.
Ia juga mengapresiasi sikap terbuka para ondoafi dan masyarakat Depapre yang menerima rencana pembangunan tanpa mengesampingkan nilai adat dan sejarah setempat.
“Kami bersyukur memiliki masyarakat dan ondoafi yang berpikiran terbuka untuk menerima pembangunan bagi kesejahteraan bersama,” katanya.
Fakhiri menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan. Sejumlah program telah disiapkan, mulai dari pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga pengembangan kawasan kampung nelayan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan di Provinsi Papua. Kami juga akan membangun fasilitas pendukung, termasuk pabrik pengalengan ikan,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan berupa bantuan kapal tangkap serta pendampingan teknis guna meningkatkan hasil produksi.
“Tidak semua harus menjadi pegawai negeri. Laut kita luas, manfaatkan untuk mencari ikan. Pemerintah akan membantu membeli hasil tangkapan,” ucapnya.
Fakhiri kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membeli tanah masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Hal ini dilakukan agar hak kepemilikan tetap berada di tangan warga.
“Kalau tanah dibeli, masyarakat bisa kehilangan haknya. Pemerintah hanya masuk melalui program, dan manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Ia pun berharap masyarakat dapat menjaga dan mengawasi jalannya pembangunan. Fakhiri memastikan akan terus turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga.
“Saya tidak akan lelah bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan Distrik Depapre berkembang sebagai sentra ekonomi berbasis kelautan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026), Fakhiri menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih hak kepemilikan tanah masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan hanya bertujuan membuka akses demi kesejahteraan bersama.
“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami hanya membuka akses. Tanah itu tetap menjadi milik masyarakat,” ujar Fakhiri.
Ia juga mengapresiasi sikap terbuka para ondoafi dan masyarakat Depapre yang menerima rencana pembangunan tanpa mengesampingkan nilai adat dan sejarah setempat.
“Kami bersyukur memiliki masyarakat dan ondoafi yang berpikiran terbuka untuk menerima pembangunan bagi kesejahteraan bersama,” katanya.
Fakhiri menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan. Sejumlah program telah disiapkan, mulai dari pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga pengembangan kawasan kampung nelayan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan di Provinsi Papua. Kami juga akan membangun fasilitas pendukung, termasuk pabrik pengalengan ikan,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan berupa bantuan kapal tangkap serta pendampingan teknis guna meningkatkan hasil produksi.
“Tidak semua harus menjadi pegawai negeri. Laut kita luas, manfaatkan untuk mencari ikan. Pemerintah akan membantu membeli hasil tangkapan,” ucapnya.
Fakhiri kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membeli tanah masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Hal ini dilakukan agar hak kepemilikan tetap berada di tangan warga.
“Kalau tanah dibeli, masyarakat bisa kehilangan haknya. Pemerintah hanya masuk melalui program, dan manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Ia pun berharap masyarakat dapat menjaga dan mengawasi jalannya pembangunan. Fakhiri memastikan akan terus turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga.
“Saya tidak akan lelah bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan Distrik Depapre berkembang sebagai sentra ekonomi berbasis kelautan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0517 [51]
