Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada warga di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa, 21 Januari 2020.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan alasan pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Salah satunya, masih maraknya konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh Tanah Air. "Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat," kata Presiden.

Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap tahunnya. Maka itu, Pemerintah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari Kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat, 2019, 9 juta harus keluar. Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua, enggak apa, yang jelas rakyat harus dilayani,” paparnya.

Seperti biasa di sela-sela acara, Presiden Jokowi mengundang warga penerima sertifikat untuk naik ke atas panggung untuk menjawab kuis darinya. Tak jarang, jawaban mereka mengundang gelak tawa.

Keceriaan warga usai mendapat hadiah sepeda setelah menjawab kuis dari Presiden Jokowi.

Jokowi melayani permintaan swafoto warga pada acara penyerahan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.