Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menjawab pertanyaan wartawan seusai dimintai keterangan di Kantor Komnas Ham, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menjawab pertanyaan wartawan seusai dimintai keterangan di Kantor Komnas Ham, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021.
Nurul Ghufron menegaskan lembaganya tidak mangkir dari panggilan Komnas HAM, namun lebih pada masalah kepastian hukum.
Nurul Ghufron menegaskan lembaganya tidak mangkir dari panggilan Komnas HAM, namun lebih pada masalah kepastian hukum. "Salah satu kepastian hukum itu adalah kejelasan tentang keterangan apa yang dibutuhkan kepada KPK," katanya.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa asas-asas yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai kepastian hukum. Oleh sebab itu, lanjut dia, pada hari Selasa, 15 Juni 2021 KPK mengutus Biro Hukum dan Kepala Bagian Litigasi mempertanyakan apa saja keterangan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa asas-asas yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai kepastian hukum. Oleh sebab itu, lanjut dia, pada hari Selasa, 15 Juni 2021 KPK mengutus Biro Hukum dan Kepala Bagian Litigasi mempertanyakan apa saja keterangan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.
Kehadiran Gufron ke Komnas HAM untuk menjelaskan beberapa hal, di antaranya mengenai landasan hukum hingga legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Kehadiran Gufron ke Komnas HAM untuk menjelaskan beberapa hal, di antaranya mengenai landasan hukum hingga legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Mulai dari tindak lanjut Pasal 5 Ayat (6) PP Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK menyusun Peraturan Komisi (Perkom) tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN. Setelah itu, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
Mulai dari tindak lanjut Pasal 5 Ayat (6) PP Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK menyusun Peraturan Komisi (Perkom) tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN. Setelah itu, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. "Itu mengenai kebijakan regulasinya," ujar Gufron.

Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Komnas HAM terkait TWK

17 Juni 2021 17:47
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menghadiri permintaan klarifikasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Nurul Ghufron menegaskan lembaganya tidak mangkir dari panggilan Komnas HAM, namun lebih pada masalah kepastian hukum.

"Salah satu kepastian hukum itu adalah kejelasan tentang keterangan apa yang dibutuhkan kepada KPK," kata Nurul Ghufron di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021, usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kisruh tes wawasan kebangsaan.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa asas-asas yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai kepastian hukum.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pada hari Selasa, 15 Juni 2021 KPK mengutus Biro Hukum dan Kepala Bagian Litigasi mempertanyakan apa saja keterangan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.

Kehadiran Gufron ke Komnas HAM untuk menjelaskan beberapa hal, di antaranya mengenai landasan hukum hingga legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Mulai dari tindak lanjut Pasal 5 Ayat (6) PP Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK menyusun Peraturan Komisi (Perkom) tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN. Setelah itu, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. "Itu mengenai kebijakan regulasinya," ujar Gufron.

Untuk pelaksanaan, KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (4) yang mengatur pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan KPK bekerja sama dengan BKN.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan dimulai pada bulan Maret 2021 hingga pengangkatan pegawai menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021.

"Jadi, kami menjelaskan legal standing, dasar hukum kewenangan, kemudian kebijakan regulasi dan pelaksanaan alih pegawai KPK jadi ASN," tandasnya. MI/Susanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News KPK Komnas HAM ASN

GRAFIS