Rohadi Divonis 3,5 Tahun Penjara

Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, dengan pidana penjara 3,5 tahun. Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Putusan itu dibacakan oleh hakim ketua Albertus Usada dengan didampingi hakim anggota Susanti Arsi Wibawani dan Ali Muhtarom. Majelis hakim meyakini Rohadi telah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sekaligus serta tindak pidana pencucian uang.

"Menyatakan terdakwa Rohadi telah terbutki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan keempat," ujar Albertus di ruang sidang, Rabu, 14 Juli 2021.

Vonis hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa KPK menuntut agar majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan ke Rohadi.

Dalam merumuskan putusannya, hakim menilai perbuatan Rohadi yang tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai alasan pemberat. Sementara hal-hal meringankan vonis adalah karena Rohadi dinilai kooperatif dalam menjalani proses peradilan.

"Terdakwa berterus terang memberikan keterangan di persidangan, terdakwa menyatakan mengaku bersalah, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga," imbuh Albertus.

Di sisi lain, majelis hakim menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Rohadi. Sebab, pelaku utama dalam perkara tersebut adalah Rohadi sendiri.

Usai hakim mengetuk palu, jaksa KPK Takdir Suhan menyatakan pihaknya masih akan pikir-pikir dalam menyikapi putusan. Sementara itu, Rohadi yang mengikuti sidang secara dalam jaringan (daring) dari Lapas Sukamiskim menyatakan menerima putusan.

"Saya sebagai terdakwa menerima putusan ini, Yang Mulia," ujar Rohadi.

Dalam perkara ini, Rohadi yang mendapat julukan 'PNS tajir' terbukti menerima suap aktif senilai Rp1,21 miliar, suap pasif Rp3,453 miliar, dan gratifikasi Rp11,518 miliar. Selain itu, Rohadi juga didakwa melakukan TPPU dengan total mencapai Rp40.133.694.896.

TPPU itu dilakukan Rohadi dalam periode Desember 2010 sampai Juni 2016. Selama itu, ia diduga melakukan transaksi penukaran sejumlah mata uang asing ke rupiah. Uang hasil kejahatan yang dicuci oleh Rohadi disetor secara tunai ke rekening atas nama Rohadi maupun pihak terafilisasi seperti keluarga dan temannya. MI/M Irfan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News