Menag Minta KPK Awasi Pelaksanaan Haji sampai Pendidikan

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 19 November 2024. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta Lembaga Antirasuah memantau sejumlah program instansinya, salah satunya pelaksanaan haji.

“Kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji,” kata Nasaruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2024.

Nasaruddin menjelaskan, penanganan haji masih diurus oleh Kemenag, pada tahun ini. Karenanya, bantuan pemantauan dari KPK dinilai penting.

Selain program itu, KPK juga diminta memantau sejumlah program pendidikan yang digelar Kemenag. Pencegahan yang masif dinilai penting untuk menyegah korupsi terjadi di masa depan.

“Termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan, maka itu kami mohon masalah pencegahan kuta kerjasama dengan bagus, termasuk pendidikan kemudian koordinasi, monitoring dan seperti pendampingan di daerah juga,” ujar Nasaruddin.

Nasaruddin berharap permintaan ini berlanjut dengan penandatanganan MoU atau nota kesepakatan. Dia juga meyakini masyarakat tidak mau ada tindakan koruptif terjadi di Kemenag.

“Harapan masyarakat terhadap Kementerian Agama, mengkhendaki pembersihan, kemudian efektivitas dan efisien bisa terwujudkan,” terang Nasaruddin.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik permintaan dari Kemenag. Pihaknya akan menyiapkan MoU dalam waktu dekat.

“Meng-update MoU kesepakatan dengan KPK berkaitan dengan banyak hal yang telah dilakukan bersama KPK mulai dari peningkatan pendidikan antikorupsi di jaringan pendidikan agama mulai pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi,” ujar Ghufron.

KPK juga memastikan akan menyiapkan sistem pencegahan untuk pelaksanaan haji yang masih diurus oleh Kemenag pada tahun ini. Ibadah itu sejatinya sedang dalam masa transisi untuk diurus Badan Pengelola Haji (BPH).

“Sampai juga kemudian pada tata kelola kewenangan maupun tata kelola penglolaan misanya ibadah haji yang sebelumnya, walaupun saat ini sudah bergeser kepada Badan Pengelola Haji. Tapi mungkin di tahun 2025 ini masih dikelola oleh Kementerian Agama karena proses transisi,” tutur Ghufron. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News