46 Anggota DPR dan Staf Terpapar Covid-19, Prokes Diperketat

Jakarta: Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa sebanyak 46 orang, 11 di antaranya anggota terpapar covid-19, sehingga dilakukan pengetatan masuk Kompleks Parlemen.

"Data hingga hari ini yang terpapar covid-19 yaitu tenaga ahli sebanyak 11 orang, PPN terdiri dari pengamanan dalam (Pamdal) dan TV parlemen ada tujuh orang, PNS 17 orang, dan anggota DPR ada 11 orang," kata Indra.

Dia menyatakan, karena adanya lonjakan kasus covid-19, beberapa komisi di DPR seperti Komisi I dan Komisi VIII DPR melakukan penundaan rapat-rapat karena ada anggota DPR, ASN, tenaga ahli, dan petugas kebersihan yang terpapar covid-19.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan pengetatan khususnya terkait kehadiran fisik dalam rapat-rapat di komisi. "Untuk ASN DPR RI sudah diambil keputusan yaitu kehadiran yang dibatasi yaitu 75 persen bekerja dari rumah atau WFH," ujarnya.
  
Dia juga menjelaskan, akses masuk Kompleks Parlemen juga akan diperketat mulai dari gerbang pintu masuk seperti pemeriksaan suhu tubuh, penerapan prokes, hingga ditanyakan keperluannya hadir di Gedung Parlemen. Langkah itu menurut dia, akan membuat tidak nyaman, namun harus dilakukan pengetatan untuk tujuan kesehatan dan keselamatan semua pihak.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rapat Bamus pada Kamis, 17 Juni 2021 sore menyepakati membatasi tingkat kehadiran rapat di tiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hanya 20 hingga 25 persen yang akan diberlakukan hingga akhir Juni 2021. Kebijakan tersebut diambil karena meningkatnya penyebaran covid-19 di lingkungan Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Tingkat kehadiran di DPR akan dikurangi 20 persen hingga maksimal 25 persen saja, baik itu anggota DPR, tenaga ahli (TA), maupun staf pendukung yang lain," kata Dasco.

Dia mengatakan Rapat Bamus yang dihadiri para Pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi juga menyepakati dalam dua pekan ke depan, akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut dia, selama dua pekan ke depan atau hingga akhir Juni 2021, komisi-komisi di DPR tidak diperkenankan mengadakan kunjungan-kunjungan di dalam dan luar negeri.

"Ketika lonjakan covid-19 (beberapa waktu lalu) berlaku kebijakan seperti ini, lalu setelah turun, kita longgar. Ini kami berlakukan kembali dengan ketentuan maksimal kehadiran 25 persen," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu meyakini dengan ketentuan pengetatan prokes tersebut maka akan sedikit tamu yang hadir di DPR, namun kalau ada pihak penting yang akan hadir di Kompleks Parlemen harus melalui protokol kesehatan yang ketat. MI/Adam Dwi Putra

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News