Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan rencana tersebut saat meninjau Titik Nol Kilometer Selatan Indonesia di Rote Ndao, Sabtu, 24 Oktober 2026. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan masyarakat seiring dengan rencana pembangunan penanda geografis tersebut.
“Mudah-mudahan nanti bersamaan dengan dibangunnya tugu ini, kita akan usahakan juga jalan, mungkin air bersih, dan lain sebagainya,” ujar Maruli.
Ia berharap pembangunan tugu dapat mulai dikerjakan pada triwulan pertama atau kedua 2027. Meski demikian, rencana tersebut masih perlu diupayakan agar dapat direalisasikan sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan di lapangan.
“Saya tidak akan terlalu muluk-muluk bicara. Tinggal Bapak Ibu doakan supaya semua ini betul-betul bisa terealisasi. Mudah-mudahan nanti tugu kita kerjakan, kira-kira di triwulan pertama atau kedua kita bisa mulai,” katanya.
Selain rencana pembangunan tugu, perhatian juga diarahkan pada akses penghubung antardesa. Salah satu yang dibahas ialah pembangunan Jembatan Garuda yang direncanakan menghubungkan Desa Dodaek dan Desa Tebole di Kecamatan Rote Selatan.
Maruli menyampaikan bahwa kebutuhan perbaikan jembatan sederhana di wilayah tersebut perlu diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti. Ia juga meminta agar kondisi akses air bersih dipetakan untuk membantu menentukan kebutuhan pembangunan yang perlu diprioritaskan.
“Kalau masih ada jembatan yang perlu di daerah sini, kasih tahu Dandim saja. Nanti kita segera perbaiki. Nanti dipetakan juga tentang air bersihnya, ya,” terang Maruli.
Dalam kunjungan tersebut, Maruli juga berdiskusi dengan masyarakat Kecamatan Rote Selatan untuk mendengarkan aspirasi sekaligus menghimpun informasi mengenai kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.
Sejumlah kebutuhan yang disampaikan meliputi perbaikan jalan desa, penyediaan alat pertanian, pembangunan sumur bor, serta akses jaringan internet. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan bagi BNPPDT untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan di kawasan perbatasan.
Peningkatan konektivitas dan ketersediaan infrastruktur dasar diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penanda geografis, tetapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Dalam peninjauan itu, Maruli didampingi Sekretaris BNPPDT Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad, serta Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Topri Daeng Balaw bersama rombongan. Foto: BNPDT
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
