Mamuju: Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu menyusul kurun empat tahun terakhir belum dapat keluar dari posisi dengan angka stunting tinggi di Indonesia.
"Bahkan, pada 2022 Sulbar di angka 35 persen. Itu pun mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Ma'ruf Amin, pada rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Sulbar, di Mamuju, Kamis, 23 Februari 2023.
Provinsi Sulbar, kata Wapres, menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Masalah stunting ini masalah besar, masalah penting, salah satu sumber dari upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada stunting," ujarnya.
Wapres mengapresiasi laporan yang disampaikan Pemprov Sulbar dan pemkab enam kabupaten se-Sulbar terkait program dan kendala penanganan stunting di daerah itu. Kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik kata Ma'ruf Amin, harus segera dihilangkan.
"Kendala koordinasi, kolaborasi, sinergi, ini harus kita hilangkan. Oleh karena itu hilangkan ego sektoral dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar-berbagai pihak," kata Ma'ruf Amin.
Juga dalam mengatasi persoalan yang menjadi pemicu stunting, yakni pernikahan anak harus melibatkan seluruh pihak melakukan pendekatan, baik edukasi regulasi maupun pendekatan keagamaan.
"Masyarakat harus diedukasi tentang undang-undang, kemudian pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh menikahkan anak di bawah umur tapi maslahat atau tidak maslahat. Ini gerakan mencegah perkawinan anak harus masif," katanya.
Terkait dukungan anggaran, menurut Wapres Ma'ruf Amin, dukungan melalui APBN, APBD provinsi/kabupaten dan swasta sudah cukup. Hanya saja, kata Ma'ruf Amin, perlu memastikan agar intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran.
"Cuma memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensi dan tepat sasaran. Tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan. Ini juga perlu diwarning. jangan sampai hal-hal itu tidak pada sasaran," ujarnya. Foto: BPMI SetwapresPMI Setwapres
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
"Bahkan, pada 2022 Sulbar di angka 35 persen. Itu pun mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Ma'ruf Amin, pada rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Sulbar, di Mamuju, Kamis, 23 Februari 2023.
Provinsi Sulbar, kata Wapres, menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Masalah stunting ini masalah besar, masalah penting, salah satu sumber dari upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada stunting," ujarnya.
Wapres mengapresiasi laporan yang disampaikan Pemprov Sulbar dan pemkab enam kabupaten se-Sulbar terkait program dan kendala penanganan stunting di daerah itu. Kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik kata Ma'ruf Amin, harus segera dihilangkan.
"Kendala koordinasi, kolaborasi, sinergi, ini harus kita hilangkan. Oleh karena itu hilangkan ego sektoral dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar-berbagai pihak," kata Ma'ruf Amin.
Juga dalam mengatasi persoalan yang menjadi pemicu stunting, yakni pernikahan anak harus melibatkan seluruh pihak melakukan pendekatan, baik edukasi regulasi maupun pendekatan keagamaan.
"Masyarakat harus diedukasi tentang undang-undang, kemudian pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh menikahkan anak di bawah umur tapi maslahat atau tidak maslahat. Ini gerakan mencegah perkawinan anak harus masif," katanya.
Terkait dukungan anggaran, menurut Wapres Ma'ruf Amin, dukungan melalui APBN, APBD provinsi/kabupaten dan swasta sudah cukup. Hanya saja, kata Ma'ruf Amin, perlu memastikan agar intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran.
"Cuma memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensi dan tepat sasaran. Tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan. Ini juga perlu diwarning. jangan sampai hal-hal itu tidak pada sasaran," ujarnya. Foto: BPMI SetwapresPMI Setwapres
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
