Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.
Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.
Dalam putusannya, MK menolak gugatan namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.
Dalam putusannya, MK menolak gugatan namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.
Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.
Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.

Gugatan UU Cipta Kerja Ditolak MK

25 November 2021 19:01
Jakarta: Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 25 November 2021. 

Dalam putusannya, MK menolak gugatan namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan. MI/Susanto 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News mahkamah konstitusi buruh UU Cipta Kerja

GRAFIS