Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.
Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.
Dalam putusannya, MK menolak gugatan namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.
Dalam putusannya, MK menolak gugatan namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.
Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.
Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.

Gugatan UU Cipta Kerja Ditolak MK

News mahkamah konstitusi buruh UU Cipta Kerja
25 November 2021 19:01
Jakarta: Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 25 November 2021. 

Dalam putusannya, MK menolak gugatan namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan. MI/Susanto 

(KHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif