BNPP Dorong Pembangunan SPPG di PLBN Yetetkun Papua Selatan

Jakarta: Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan urgensi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun sebagai langkah strategis menghadirkan layanan dasar yang adil dan merata di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.

Penegasan tersebut disampaikan saat Sekretaris BNPP melakukan kunjungan kerja ke PLBN Yetetkun untuk memastikan pelayanan lintas batas berjalan optimal sekaligus menyerap aspirasi masyarakat perbatasan, Kamis, 5 Februari 2026.

Dalam kunjungan itu, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menempuh perjalanan darat sekitar tiga jam dari pusat Kabupaten Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun. Sepanjang perjalanan, ia mencermati langsung kondisi infrastruktur jalan yang masih memerlukan perhatian, terutama pada ruas yang belum beraspal serta sejumlah titik rawan longsor.

“Kita lihat bersama bahwa jalan dari Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun masih ada yang berbatu, kemudian ada juga yang sudah jadi tetapi di beberapa bagian terlihat longsor di pinggir-pinggir jalan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah agar akses menuju kawasan perbatasan tetap aman, terpelihara, dan mendukung mobilitas masyarakat serta pelayanan negara.

Selain infrastruktur jalan, Sekretaris BNPP juga menyoroti keterbatasan jaringan telekomunikasi di wilayah Yetetkun. Selama perjalanan, sinyal komunikasi sempat terputus, yang menunjukkan layanan telekomunikasi belum optimal.

“Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Boven Digoel, kita akan berusaha menyampaikan kepada pihak yang berwenang, terutama Kementerian Kominfo, untuk menambah titik-titik tower guna penguatan sinyal, khususnya di daerah Yetetkun,” jelasnya.

Namun, perhatian utama dalam kunjungan ini mengerucut pada rencana pendirian SPPG. Dalam audiensi bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan setempat, Sekretaris BNPP menilai PLBN Yetetkun memiliki urgensi tinggi untuk mendapatkan fasilitas tersebut karena termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Saya melihat Yetetkun ini memang perlu. Masyarakat di sekitar perbatasan ini pantas mendapatkan program tersebut,” ungkapnya.

Ia menegaskan pemenuhan gizi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan harus menjangkau masyarakat perbatasan yang memiliki keterbatasan akses layanan dasar. BNPP, lanjutnya, akan mengupayakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan SPPG di PLBN Yetetkun dapat direalisasikan.

Terkait sasaran penerima manfaat, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menilai program SPPG di kawasan perbatasan idealnya bersifat menyeluruh. Dengan jumlah penduduk yang relatif terbatas, program ini dinilai memungkinkan menjangkau seluruh masyarakat sekitar PLBN.

“Kalau melihat kondisi wilayah yang terpencil, terdepan, dan terluar, saya kira pantas seluruh masyarakat di sini mendapatkan manfaat program tersebut,” tegasnya..

Di bidang keamanan, ia menegaskan potensi penyelundupan lintas batas, termasuk narkotika, tetap menjadi perhatian serius pemerintah. BNPP terus memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum lainnya.

“Hal-hal seperti itu memang menjadi perhatian kita selama ini. Kita bekerja sama dengan BNN untuk mencegah penyelundupan, karena pertukaran lintas batas sering kali disalahgunakan untuk peredaran barang haram,” katanya.

Menutup kunjungannya, Sekretaris BNPP menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan di PLBN Yetetkun meskipun berstatus PLBN tipe C. Menurutnya, keberadaan PLBN harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat perbatasan.

“Fokus kita di PLBN Yetetkun adalah melayani seluruh masyarakat. Kita ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh saudara-saudara kita di perbatasan,” pungkasnya. Dok. Istimewa