​BNPP Perkuat Layanan dan Infrastruktur di PLBN Yetetkun

Boven Digoel: Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Komjen Makhruzi Rahman, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kehadiran negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Kamis, 5 Februari 2026.

Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung kondisi fasilitas, pelayanan, serta kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini (PNG).

"PLBN Yetetkun ini memang masih tipe C. Namun ke depan, dengan perkembangan zaman, kita berharap bisa meningkat tipenya. Prinsipnya, perlintasan-perlintasan lama yang sudah ada sejak dulu perlu kita arahkan dan fokuskan melalui PLBN ini," kata Makhruzi dalam keterangan pers dikutip, Selasa, Februari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen Topri Daeng Balaw, Bupati Boven Digoel Roni Omba, serta Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa Jayaningsih. Rombongan disambut Kepala PLBN Yetetkun Issak Mewed dan melakukan dialog dengan petugas CIQS, unsur kecamatan, kepala distrik, serta para kepala kampung di Distrik Ninati.

Makhruzi menyoroti kondisi infrastruktur jalan menuju PLBN Yetetkun yang masih didominasi jalan berbatu dan rawan longsor di sejumlah titik. Menurutnya, perbaikan akses menjadi faktor penting untuk mendukung pelayanan lintas batas dan mobilitas warga.

"Kondisi jalan ini menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah pusat, agar tetap terpelihara dengan baik. Tanpa akses yang layak, pelayanan di perbatasan tidak akan berjalan optimal," jelasnya.

Dia juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas PLBN sebagai simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan.

"PLBN ini adalah wajah negara. Walaupun berada di Yetetkun, ini adalah perwakilan negara di pusat. Kantor ini milik negara dan milik kita bersama, sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara kolektif," ungkapnya.

BNPP RI juga membuka peluang pemanfaatan kawasan PLBN untuk kegiatan sosial masyarakat, termasuk aktivitas adat dan keagamaan, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan kebersihan lingkungan.

Selain itu, direncanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di PLBN Yetetkun untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"SPPG ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh ibu hamil, anak stunting, dan masyarakat yang membutuhkan. Kita ingin pelayanan pemenuhan gizi ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan," jelasnya.

Dalam dialog bersama rombongan, Kepala Kampung Yetetkun, Jeremias, menyampaikan aspirasi warga terkait kebutuhan perumahan layak huni, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal. Ia juga mengapresiasi peran aparat keamanan di wilayah perbatasan.

“Kehadiran TNI-Polri sangat membantu masyarakat kami sehingga kehidupan di Distrik Ninati dapat berjalan dengan aman dan tenteram,” ujarnya.

Kapolres Boven Digoel, AKBP Wisnu Perdana, turut memaparkan tantangan pengamanan perbatasan, terutama keterbatasan pasokan BBM dan meningkatnya ancaman peredaran narkotika lintas negara.

"Kebutuhan BBM masyarakat sangat tinggi, sementara kuota SPBU sangat terbatas. Selain itu, kami juga mencermati adanya pergeseran pola perdagangan ilegal di perbatasan yang kini mengarah pada barter ganja dengan bahan makanan," ungkap  Wisnu.

Menurutnya peredaran narkotika di wilayah perbatasan telah berdampak serius terhadap generasi muda dan memerlukan penanganan lintas sektor secara berkelanjutan.

Kunjungan ke PLBN Yetetkun merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Sekretaris BNPP RI di Papua Selatan setelah menghadiri audiensi Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Wakil Gubernur Papua.

BNPP RI menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk memastikan kawasan perbatasan menjadi wilayah yang aman dan sejahtera. Dok. Istimewa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News