Sorong: Pemulihan keamanan di Tanah Papua membutuhkan lebih dari sekadar penindakan. Pendekatan kemanusiaan, komunikasi dengan masyarakat, dan kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu, 28 Oktober 2026. Kunjungan tersebut membahas kondisi keamanan serta koordinasi penanganan gangguan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
Menurut Dudung, upaya menjaga keamanan perlu tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Komunikasi serta pendekatan persuasif juga diharapkan membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
"Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati," kata Dudung kepada awak media, dikutip Kamis, 29 Oktober 2026.
Dudung juga menekankan pentingnya memastikan program prioritas dan strategis nasional berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas keamanan. Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam mendukung keamanan serta pembangunan di Papua Barat Daya.
"Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat," jelasnya.
Sementara Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Hengki Haryadi, menyampaikan bahwa upaya menjaga stabilitas tidak dapat dilakukan oleh kepolisian sendiri. Kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar penanganan keamanan berjalan terkoordinasi.
"Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya," ungkap Hengki.
Ia menambahkan, koordinasi antarlembaga diperlukan agar upaya menjaga keamanan berjalan selaras dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," katanya.
Hengki juga menegaskan pentingnya profesionalisme personel Polri dan pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut dia, aparat perlu terus menjaga kedekatan dengan warga dalam menciptakan situasi yang kondusif.
Dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kondisi terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Polda Papua Barat Daya disebut mengedepankan pendekatan persuasif dan kemanusiaan dalam mendukung pemulihan keamanan.
Paparan mengenai kondisi keamanan juga disampaikan Komandan Korem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya. Kegiatan tersebut turut melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, pemulihan keamanan di Papua Barat Daya diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan. Foto: Menko Polkam Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News