Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membenarkan sebanyak 75 pegawai tidak lulus Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tes tersebut merupakan salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, lembaga antikorupsi membantah isu yang menyebut 75 nama yang tidak memenuhi syarat dalam Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bakal dipecat.
Sekjen KPK, Cahya Harefa menyatakan, pihaknya tidak akan memberhentikan ke-75 pegawai yang tidak lolos TWK tersebut. Status ke-75 pegawai itu akan dikoordinasikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"KPK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) dan BKN (Badan Kepegawaian nehara) terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat," kata Cahya dalam konferensi pers, Rabu, 5 Mei 2021.
Dikatakan, selama belum ada penjelasan dari Kementerian PAN dan RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, hingga saat ini, KPK tidak pernah menyatakan akan memecat 75 pegawai tersebut.
Dalam kesempatan ini, Ketua KPK, Firli Bahuri menekankan hingga saat ini KPK tidak pernah mengatakan dan menegaskan ada proses pemecatan. KPK juga, katanya, tidak pernah bicara memberhentikan orang dengan tidak hormat. "KPK juga tidak pernah bicara soal memberhentikan pegawainya dengan hormat. Tidak ada," tegas Firli. MI/Susanto Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News