Menurutnya, seluruh pihak harus memandang bahwa pengeluaran di bidang pendidikan jangan dianggap sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi.
"Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan, jangan pelit kalau sama guru, jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru," tegasnya di debat capres pamungkas di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024 malam.
Anies menginginkan guru mendapatkan ganjaran yang adil dari negara agar mereka bisa berkonsentrasi dalam mendidik anak-anak di Tanah Air.
Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia menceritakan bahwa guru-guru PAUD di Jakarta telah mendapatkan hibah, guru-guru agama mendapatkan bantuan, dan semua guru dan dosen di Jakarta bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, bantuan dan hibah tersebut menjadi penghargaan yang diberikan pemerintah kepada guru dan dosen berupa status, penghasilan, dan kehormatannya.
"Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Perbaiki gaji guru
Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki gaji guru, termasuk yang masih berstatus honorer, karena meyakini bahwa pendidikan merupakan isu strategis untuk pembangunan bangsa.
"Kami yakin bahwa pendidikan strategis, kami harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer," kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga berjanji akan meningkatkan kompetensi guru. Hal ini akan dia lakukan melalui pelatihan dan penataran bagi para pendidik.
"Meningkatkan kompetensi guru, kami harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran," ujar capres nomor urut 2 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Fasilitas harus diperkuat
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan jika pendidikan ingin maju, maka fasilitasnya mesti diperkuat. Negara harus hadir dan menjalankan inklusivitas dalam dunia pendidikan.
Namun, ia menyayangkan gaji guru kini masih sangat minim. Ia pun menceritakan pengalamannya, saat menemui guru yang digaji sangat rendah.
"Yang saya tanya berapa gajimu? "300 ribu pak," sungguh tidak adil pemerintah ini," kata Ganjar.
Saat itu, ia menyampaikan pemerintah provinsi harus memastikan guru menerima gaji yang layak. Bahkan, ia pun membuat kebijakan untuk memberikan tambahan gaji untuk guru.
"Saat itu saya sampaikan kasih gaji sesuai UMP Jawa Tengah, UMK Jawa Tengah, kemudian tambah 10 persen. Baru kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Medcom.id/Duta Erlangga Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News