​Kementerian PU Catat Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Lima Tahun

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 pada 2025. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), capaian tersebut menempatkan kualitas pelayanan publik Kementerian PU dalam kategori sangat baik.

Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antarlembaga Triono mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, di Jakarta, dikutip Kamis, 30 Juli 2026.

Berdasarkan data Kementerian PU, nilai IKM meningkat dari 78,25 pada 2021, menjadi 83,59 pada 2022, 86,18 pada 2023, 88,22 pada 2024, hingga mencapai 89,76 pada 2025.

Survei melibatkan 635 responden yang mewakili 50 unit pelaksana teknis (UPT)/Balai dari lima unit organisasi, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kuesioner dilaksanakan pada 15 September hingga 5 Oktober 2025 dengan metode penghitungan mengacu pada formula Krejcie and Morgan.

Dari 635 responden, lanjut Triono, sebanyak 68 persen adalah laki-laki, dan 32 persen perempuan. Mereka berada di rentang usia 31-40 tahun sebanyak 30 persen. Sedangkan rentang usia 41-50 sebanyak 26 persen, rentang usia di atas 50 tahun sebanyak 14 persen. Sedangkan responden di rentang usia 26-30 tahun sebanyak 17 persen dan usia di bawah 25 tahun sebanyak 13 persen.

Sementara dari tingkat pendidikan, sebanyak 62 persen responden adalah lulusan S1, sebesar 17 persen lulusan S2, sebesar 12 persen adalah lulusan SMA/SMK, sebesar 6 persen adalah D3/D4, dan 3 persen adalah di luarnya.

Dari hasil survei juga ditemukan terdapat tiga unsur terbaik yang diraih Kementerian PU, yakni prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas dan persyaratan pelayanan.

Namun demikian, terdapat juga tiga unsur yang perlu ditingkatkan yaitu produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sepanjang 2025, kata Triono, menghasilkan gambaran objektif atas kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU.

Sementara Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan sebagai ruang dialog dua arah antara Kementerian PU dan para pemangku kepentingan pelayanan publik terpadu. 

"Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Trisakti, Trubus Rahardiansyah mendorong Kementerian PU untuk tidak cepat berpuas atas capaian tersebut. Ke depan, perlu ditingkatkan atau minimal dipertahankan.

"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," kata Trubus.

Ke depan, Trubus mendorong Menteri Dody memperketat pengawasan internal, serta menciptakan tata kelola yang clear and clean di internalnya.

"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkasnya. Dok. Istimewa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News