Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (tengah) hadir dalam rapat kerja dengan di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (tengah) hadir dalam rapat kerja dengan di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.
Rapat kerja tersebut membahas sejumlah substansi amandemen yang disiapkan pemerintah, dua di antaranya terkait dengan penguatan dan penambahan norma dalam UU Hukum Acara Perdata.
Rapat kerja tersebut membahas sejumlah substansi amandemen yang disiapkan pemerintah, dua di antaranya terkait dengan penguatan dan penambahan norma dalam UU Hukum Acara Perdata.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (tengah) menerima daftar inventaris masalah (DIM) dari Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh (kanan) saat hadir dalam rapat kerja dengan di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (tengah) menerima daftar inventaris masalah (DIM) dari Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh (kanan) saat hadir dalam rapat kerja dengan di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.

Komisi III DPR Setuju RUU Hukum Acara Perdata Dibahas oleh Panja

16 Februari 2022 16:37
Jakarta: Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper) untuk dibahas dalam Panja. Seluruh fraksi di Komisi III DPR memberikan pandangan umum dan menyetujui RUU Hukum Acara Perdata untuk dibahas di DPR.

Kesepakatan itu didapat setelah seluruh fraksi memberikan pandangan umum dan menyatakan setuju dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.

Menkumham Yasonna Laoly awalnya memaparkan pengantar soal RUU Hukum Acara Perdata yang dinilai sudah tak relevan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya seluruh fraksi memberikan pandangan umum terkait RUU Hukum Acara Perdata.

Usai pandangan umum fraksi, pimpinan sidang menanyakan pada forum terkait pembentukan Panja. "Apakah dalam raker ini setuju pembentukan panja?" tanya Pimpinan Rapat Adies kadir.

Anggota Komisi menjawab setuju dan memilih Adies Kadir sebagai Ketua Panja RUU Hukum Acara Perdata. “Selanjutnya, RUU Hukum Acara Perdata akan dibahas di tingkat panja dengan membahas daftar inventarisasi masalah (DIM)," kata Adies.

Adies pun menyampaikan ada 1.239 DIM yang telah dilakukan pemerintah. MI/Susanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News Kemenkumham Komisi III DPR

GRAFIS