Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo  menunjukkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menunjukkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.
Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meminimalisir potensi kebocoran keuangan pemerintah daerah.
Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meminimalisir potensi kebocoran keuangan pemerintah daerah.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar optimal dalam mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah setelah pemerintah memperluas elektronifikasi transaksi pemda (ETP).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar optimal dalam mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah setelah pemerintah memperluas elektronifikasi transaksi pemda (ETP). "Melalui berbagai cara yang sifatnya inovatif dan kerja sama pemerintah dan badan usaha serta memberdayakan ekonomi kecil dan menengah," katanya.
Sri Mulyani berharap dengan percepatan dan perluasan ETP, masyarakat dan pemerintah daerah semakin terbiasa dengan transaksi yang minim menggunakan uang tunai atau 'less cash society'.
Sri Mulyani berharap dengan percepatan dan perluasan ETP, masyarakat dan pemerintah daerah semakin terbiasa dengan transaksi yang minim menggunakan uang tunai atau 'less cash society'. "Sehingga akan mendorong transparansi, akuntabilitas, lebih efektif dan efisien, termasuk pelaporan keuangan negara yang semakin mudah," tambahnya.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Diteken

News transaksi non tunai
13 Februari 2020 12:30
Jakarta: Sebanyak empat menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Gubernur Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi percepatan dan perluasan transaksi pemerintah daerah secara elektronik. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
(WWD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif