Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menunjukkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meminimalisir potensi kebocoran keuangan pemerintah daerah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar optimal dalam mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah setelah pemerintah memperluas elektronifikasi transaksi pemda (ETP). "Melalui berbagai cara yang sifatnya inovatif dan kerja sama pemerintah dan badan usaha serta memberdayakan ekonomi kecil dan menengah," katanya.

Sri Mulyani berharap dengan percepatan dan perluasan ETP, masyarakat dan pemerintah daerah semakin terbiasa dengan transaksi yang minim menggunakan uang tunai atau 'less cash society'. "Sehingga akan mendorong transparansi, akuntabilitas, lebih efektif dan efisien, termasuk pelaporan keuangan negara yang semakin mudah," tambahnya.