NEWSTICKER
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (kedua kiri) didampingi pakar hukum tata negara Ray Rangkuti (kiri), pakar hukum tata negara Prof. Juanda (tengah), politisi Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (kedua kanan) dan moderator Indra Maulana berbicara dalam diskusi Cross Check, di Jakarta.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (kedua kiri) didampingi pakar hukum tata negara Ray Rangkuti (kiri), pakar hukum tata negara Prof. Juanda (tengah), politisi Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (kedua kanan) dan moderator Indra Maulana berbicara dalam diskusi Cross Check, di Jakarta.
Diskusi tersebut membahas wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan jangka panjang pembangunan negara kendati masih kental dengan unsur orde baru.
Diskusi tersebut membahas wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan jangka panjang pembangunan negara kendati masih kental dengan unsur orde baru.
Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebaiknya diatur melalui Ketetapan MPR (TAP MPR). Ini guna menghindari pemakzulan terhadap presiden lewat dalih tak mengimplementasikan GBHN.
Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebaiknya diatur melalui Ketetapan MPR (TAP MPR). Ini guna menghindari pemakzulan terhadap presiden lewat dalih tak mengimplementasikan GBHN.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebut masih terus menampung usulan terkait rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usulan berbagai elemen masyarakat akan dibawa ke dalam rapat gabungan.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebut masih terus menampung usulan terkait rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usulan berbagai elemen masyarakat akan dibawa ke dalam rapat gabungan.

Diskusi Cross Check, Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba?

News gbhn
16 Februari 2020 17:12
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebaiknya diatur melalui Ketetapan MPR (TAP MPR). Ini guna menghindari pemakzulan terhadap presiden lewat dalih tak mengimplementasikan GBHN, Minggu, 16 Februari 2020. MI/Susanto
(KHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif