Bupati Tasikmalaya Lantik 2.466 Guru Honorer jadi PPPK

Tasikmalaya: Sebanyak 2.466 orang tenaga guru fungsional, kesehatan dan teknis dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dilakukan di Lapangan Upacara belakang kantor Setda Jalan Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pengangkatan tenaga guru fungsional, kesehatan dan teknis tersebut, dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan di sekolah.

Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto mengatakan, pelantikan kepada 2.466 orang tenaga guru fungsional, kesehatan dan teknis menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) dan mereka sudah menjadi pegawai berkedudukan sama dengan Aparatur Sipil Negara lainnya.

"Saya meminta kepada BKD dan Disdik untuk pengangkatan pengambilan sumpah sebagai PPPK saudara harus menggunakan baju putih, dan kebawahan hitam meski selama ini tidak pernah membedakan guru pegawai Negeri sipil (PNS) dan honorer. Karena, para guru mempunyai konsekuensi hukum dan nilai bagi anak didiknya," katanya, Selasa, 7 Mei 2024.

Ia mengatakan, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2024 telah menyiapkan anggaran Rp 80 miliar yang bersumber dari APBD dan berterima kasih kepada para guru fungsional, kesehatan dan teknis yang telah memberikan dedikasi luar biasa dan mengapresiasi kepada para guru non-pegawai negeri sipil (PNS), yang memiliki honor kurang lebih Rp 300 ribu per bulan. Namun, dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diharapkan guru akan mendapatkan gaji yang lebih layak.

"Saya berterima kasih kepada guru yang mana mereka memiliki dedikasi yang luar biasa dan secara khususnya dari non-PNS. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, akan terus berupaya mengangkat guru honorer menjadi PPPK dan nantinya dari mereka akan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp 2,8 juta, kami akan menyiapkan anggaran untuk mereka pertahun Rp 80 miliar di tahun 2024 bersumber dari APBD," katanya, ujarnya.

Menurutnya, pengangkatan PPPK yang telah dilakukannya akan dikontrak selama 2 tahun dan memang bagi pemerintah daerah sangat berat tapi pengangkatan tetap tetap dilakukan secara bertahap supaya tenaga guru non-PNS tersebut memberikan pengakuan dan tentunya ke depan di tahun 2026 seluruh pegawai harus diangkat. Namun, memang di daerahnya saat ini yang harus menjadi perhatian terutamanya lulusan SD, SMA dan bukan sarjana saja.

"Kita masih tetap kekurangan tenaga pegawai sebanyak 4000 orang dan memang masih ada yang belum diangkat akan diperjuangkan lagi dan diusulkan dengan diangkat menjadi non-PNS. Karena, masih ada tenaga seperti para penjaga sekolah, puskesmas dan operator dinas kependudukan meski tahun 2024 akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar pertahun," paparnya. MI/Adi Kristiadi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News