Pimpinan rapat yang dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri), Utut Adianto (kiri), Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Faldi Zon memimpin rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pimpinan rapat yang dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri), Utut Adianto (kiri), Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Faldi Zon memimpin rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rapat paripurna yang hanya dihadiri 80 orang anggota DPR tersebut resmi mensahkan revisi UU KPK di mana 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh, 2 fraksi yaitu Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Fraksi Demokrat belum berpendapat.
Rapat paripurna yang hanya dihadiri 80 orang anggota DPR tersebut resmi mensahkan revisi UU KPK di mana 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh, 2 fraksi yaitu Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Fraksi Demokrat belum berpendapat.
Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas membacakan hasil pembahasan revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas membacakan hasil pembahasan revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan hasil pembahasan revisi UU KPK kepada pimpinan rapat yang dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri), Utut Adianto (kiri), Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Faldi Zon dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan hasil pembahasan revisi UU KPK kepada pimpinan rapat yang dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri), Utut Adianto (kiri), Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Faldi Zon dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Suasana Saat DPR Sahkan Revisi UU KPK

17 September 2019 13:51
Jakarta: DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. MI/Susanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News Revisi UU KPK

GRAFIS