Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berfoto usai menandatangani nota kesepahaman (MOU) kerja sama di Jakarta, Selasa, 26 Novemver 2024. Kerja sama ini bertujuan mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk UMKM di bidang obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian BUMN menandatangani nota kesepahaman bersama bekerja untuk melakukan sinkronisasi data agar dapat meningkatkan mutu usaha mikro, kecil, dan menengah guna (UMKM), sesuai dengan instruksi Presiden tentang memperhatikan UMKM.

"Berdasarkan data statistik ada 61 juta UMKM. Kemudian dari data tadi ada 117 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya di UMKM. Kemudian ada sekitar, kalau berdasarkan Kementerian Koperasi waktu itu, 4,3 juta UMKM itu yang bekerja di bidang pangan olahan, siap saji, dan sebagainya," kata Taruna Ikrar.

Dia menambahkan, dari 4,3 juta UMKM pangan dan obat-obatan yang ada, baru sekitar 60 ribu yang teregistrasi. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan Kementerian BUMN, yang memiliki data perbankan yang solid tentang usaha-usaha tersebut. Dengan data tersebut, katanya, BPOM dapat mempercepat proses sertifikasi.

Potret BPOM-KemenBUMN Kerja Sama Tingkatkan Mutu UMKM

26 November 2024 21:22

Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian BUMN menandatangani nota kesepahaman bersama bekerja untuk melakukan sinkronisasi data agar dapat meningkatkan mutu usaha mikro, kecil, dan menengah guna (UMKM), sesuai dengan instruksi Presiden tentang memperhatikan UMKM.

"Berdasarkan data statistik ada 61 juta UMKM. Kemudian dari data tadi ada 117 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya di UMKM. Kemudian ada sekitar, kalau berdasarkan Kementerian Koperasi waktu itu, 4,3 juta UMKM itu yang bekerja di bidang pangan olahan, siap saji, dan sebagainya," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 26 November 2024.

Dia menambahkan, dari 4,3 juta UMKM pangan dan obat-obatan yang ada, baru sekitar 60 ribu yang teregistrasi. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan Kementerian BUMN, yang memiliki data perbankan yang solid tentang usaha-usaha tersebut. Dengan data tersebut, katanya, BPOM dapat mempercepat proses sertifikasi.

Adapun sejumlah hal yang dilakukan pihaknya dalam kerja sama ini mencakup pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi kepada UMKM mulai dari kota sampai desa, guna mendekatkan diri dan mempermudah proses sertifikasi para UMKM ini.

"Dengan kemampuan yang tersertifikasi mereka dapat meningkatkan mutu produk, sehingga dapat memasarkan produknya lebih luas," ujarnya.

Dia juga menyoroti potensi UMKM obat-obatan tradisional seperti jamu. Di Indonesia, katanya, ada lebih dari 17 ribu jenis obat tradisional. Menurutnya, jika dikelola secara baik, maka dapat menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, upaya sinkronisasi data tersebut adalah untuk memastikan bahwa UMKM punya pondasi yang jelas, seperti sertifikasi, pendanaan, pasar, dan lain-lain.

"Tadi disampaikan oleh beliau, 61,2 juta UMKM kebetulan bank-bank BUMN mengelola 92 persen daripada pinjamannya. Nah ini scale up yang lebih gede. Jadi insyaallah kita kerja konkret bagaimana kita punya roadmap nanti 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun untuk bisa menuntaskan arahan Bapak Presiden," katanya.

Foto: Dok. Istimewa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(WWD)

Ekonomi BPOM Kementerian BUMN UMKM