Instruksi itu dia paparkan saat Rapat Kerja Rencana Kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Tahun Anggaran 2023, pada pertengahan bulan ini. Rapat mengundang semua kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK di seluruh Indonesia.
FOLU Net Sink 2030 merupakan suatu kondisi ketika tingkat serapan karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari emisi karbon di sektor tersebut pada 2030.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menteri Siti meminta kepada seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I agar dapat memberikan paparan dan sosialisasi secara terus menerus dan sistematis kepada semua pihak. Selain sosialisasi, ia juga meminta ada sebuah contoh konkret yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat.
"Showcase, center excellence, persemaian permanen, dan contoh-contoh kerja lapangan harus dibangun di seluruh wilayah regional," kata Siti melalui keterangan tertulis, Sabtu, 24 Desember 2022.
Ia pun menjelaskan jika pada Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 telah diatur secara detail sejumlah program dan kegiatan mitigasi. Meliputi, rencana operasional secara spasial, penanggung jawab kegiatan atau program, kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, serta penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030.
Rencana operasional tingkat nasional juga telah dilakukan pendetailan di tingkat Sub Nasional pada 12 provinsi di Pulau Sumatra dan Kalimantan pada Tahun Anggaran (TA) 2022. Kegiatan ini melibatkan stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten dengan asistensi oleh akademisi Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) dan KLHK.
Pada TA 2023 direncanakan penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional tersebut akan dilakukan secara menyeluruh di 22 Provinsi berikutnya. Meliputi Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
"Rencana kerja yang telah disusun pada 12 Provinsi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dalam pencapaian targetnya dengan kolaborasi seluruh stakeholder terutama berkenaan dengan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan pasar," kata Siti.
Ia juga meminta kepada seluruh jajaran KLHK untuk dapat membangun program atau kegiatan yang secara terukur dapat diimplementasikan di tingkat tapak pada 12 provinsi yang telah menyusun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
"Kerja nyata selama ini yang telah dilakukan harus bisa dicatat sebagai eviden secara akuntabel dengan measurement, reporting, and verification (MRV) yang dapat diimplementasikan di tingkat tapak. Sehingga, upaya nyata tersebut dapat dilakukan penilaian karbonnya dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC)," kata Siti.
Sasaran FOLU Net Sink 2030
Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. Selanjutnya meningkat menjadi -304 juta ton CO2e pada 2050. Sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO2e atau setara dengan 1,6 ton CO2e per kapita."Sasaran yang ingin dicapai tersebut berkonsekuensi pada upaya dan kerja keras yang harus terus ditingkatkan oleh semua pihak secara terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Target pencapaian yang cukup besar hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergisitas seluruh stakeholder, yakni pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat," kata Siti.
Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu bentuk komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim terutama melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Secara official, Indonesia’s FOLU Net Sink diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 3 Ayat (4).
Peningkatan ambisi ini telah dicantumkan dalam Enhanced NDC yang telah dimuat di UNFCCC pada 23 September 2022 yang merupakan dokumen transisi menuju Second NDC pada tahun 2024. Di dalam Enhanced NDC terdapat peningkatan target penurunan emisi GRK dari 29% pada NDC menjadi 31,89% dengan usaha sendiri dan 41% pada NDC menjadi 43,20% dengan bantuan negara lain.
Jadi tantangan 2023
Menteri Siti pun menyinggung soal kecenderungan perekonomian dunia tahun 2023 yang diproyeksikan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini pun diperkirakan akan menjadi tantangan dalam implementasi FOLU Net Sink 2030."Dengan keunggulan komperatif yang kita miliki, yaitu posisi di daerah tropis, memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, lahan potensial yang cukup luas, kita semua yakin dan percaya dengan upaya yang sungguh-sungguh kita akan mampu berkompetisi dalam perdagangan karbon dunia yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan nasional, serta pencapaian penurunan emisi GRK sesuai dengan yang kita komitmenkan," kata Siti.
Baca: Kemenko Marves: Kendaraan Listrik Bisa Turunkan Emisi dan Hemat Subsidi BBM
Hadir dalam Rapat Kerja ini, yakni Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Plt Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kepala Badan Standarisasi Instrumen KLHK, SAM Bidang Energi, SAM IPI, Eselon II terkait, Jajaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Pakar Akademisi, Tim Folu Net Sink 2030, Kepala UPT KLHK.
