Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Foto : Medcom.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Foto : Medcom.

Pemerintah Manfaatkan Strategi Transformasi Ekonomi melalui Pembangunan Hijau

Ekonomi menko perekonomian Ekonomi Indonesia Energi Terbarukan pandemi covid-19 Ekonomi Hijau
Eko Nordiansyah • 19 Oktober 2021 18:54
Jakarta: Pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Apalagi perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia selain pandemi covid-19.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, Indonesia telah melakukan penandatanganan Paris Agreement sebagai komitmen dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim. Di dalam negeri, pemerintah juga mendorong sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan (EBT).
 
"Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs ini, terutama dalam masa pandemi," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon melalui penurunan dan intensitas emisi di sektor energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Bahkan Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030.
 
"Net-zero emissions adalah target yang ingin digapai Pemerintah di 2060 mendatang dan kami juga telah mencantumkannya dalam penyampaian dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)," ungkapnya.
 
Ia menambahkan pemerintah telah mendorong pengembangan berbagai instrumen pembiayaan hijau, di antaranya melalui Green Sukuk. Green Sukuk pada 2020 mencapai USD2,5 miliar, sementara permintaan yang diperoleh sebesar 6,7 kali lipatnya atau jauh di atas target pemerintah di tengah kondisi pasar yang volatile ini.
 
Selain pembiayaan APBN, instrumen alternatif seperti blended finance juga telah disiapkan untuk memperkuat skema pembiayaan dengan menampung dana dari swasta serta donor internasional untuk kegiatan pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim melalui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
 
Pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Invesment Authority (INA) untuk memberikan alternatif investasi terhadap pembangunan ekonomi hijau. INA juga akan berperan dalam mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor utama agar dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
 
"Investasi yang dikelola oleh INA diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan mendorong transisi menuju ekonomi baru yang berbasis digital. Pemerintah akan segera mengalokasikan modal tambahan sebesar Rp60 triliun untuk mendukung optimalisasi INA bagi perekonomian," pungkas dia.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif