"Peran DKN dalam mendukung pembangunan bidang LHK menjadi penting melalui prinsip check and balances. DKN strategis memberikan pertimbangan kebijakan melalui kegiatan konsultatif dan koordinatif,” kata Bambang, Kamis, 8 Juni 2023.
Bambang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas program kerja DKN selama ini. Program itu dapat berjalan beriringan dengan program dan visi-misi pemerintah.
Pernyataan Bambang ini dikemukakan saat memberi sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DKN yang berlangsung dua hari, yakni 8 hingga 9 Juni. Rakernas membahas dan merumuskan program kerja DKN periode 2022-2027. Rakernas juga dimanfaatkan DKN untuk merumuskan kelembagaan.
Rakernas ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027.
"Saya optimistis rakernas ini dapat menyusun program kerja DKN yang inline dengan program dan visi-misi pemerintah. Agar terbangun sinergisitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, DKN, dan segenap elemen masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama bangsa," kata Bambang.
Representasi 5 stakeholder
Presidium DKN terdiri atas representasi lima stakeholder, yaitu Kamar Pemerintah, Kamar Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Kamar Bisnis atau Pengusaha, Kamar LSM atau Pemerhati, serta Kamar Akademisi atau Peneliti.Pada pengukuhan Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) periode 2022-2027 di Jakarta, akhir tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta Presidium DKN periode 2022-2027 selalu menjaga soliditas internal. Agar bisa menjalankan perannya dengan baik selama periode kepengurusan.
"Saya berharap DKN mampu senantiasa menjaga soliditas internal dalam kehidupan berorganisasi dan menjalankan berbagai perannya yang banyak di lapangan," kata Siti saat mengukuhkan Presidium DKN periode 2022-2027 di Jakarta.
Baca: Menteri LHK Ajak CEO WRI Global Pelajari Eksosistem TN Komodo
Hari pertama rakernas membahas sejumlah hal oleh beberapa narasumber, yakni:
- Sekretaris Jenderal KLHK membahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia;
- Sekdit PKTL membahas kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030;
- Sekdit PSKL membahas kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- Direktur Mobilisasi Ditjen PPI KLHK membahas kebijakan perdagangan karbon; dan
- Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi.
Pada 9 Juni Presidium DKN akan membahas program kerja dan kelembagaan DKN. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan Komisi Kerja dan pemilihan Pimpinan Presidium.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
