Ilustrasi satwa. Foto: Dok KLHK
Ilustrasi satwa. Foto: Dok KLHK

KLHK Dukung Penelitian Berbasis Sains yang Taat Aturan

Media Indonesia.com • 03 Desember 2022 21:58
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan sangat mendukung kegiatan penelitian berbasis sains. Namun, KLHK juga akan bersikap tegas terhadap para peneliti asing yang tidak taat aturan. 
 
Penegasan KLHK ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 3 Desember 2022. KLHK keberatan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erik Meijaard.
 
Sebelumnya, KLHK telah mengeluarkan  surat Nomor: S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 tertanggal 14 September 2022. Surat itu menyikapi peneliti Erik Meijaard yang disebut tidak taat aturan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Surat itu merupakan perintah eksekutif (executive order) kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) KLHK untuk menegakkan aturan di bidang perizinan penelitian dan pengembangan, khususnya pada obyek satwa liar Indonesia," demikian isi keterangan tertulis.
 
Peneliti asing Erik Meijaard, dkk terindikasi tidak memenuhi beberapa ketentuan yang diatur dalam UU No 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dia juga diduga melanggar PP No 46 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
 
"Sehingga perlu diambil langkah-langkah penertiban. Hal tersebut telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk proses tindak lanjut sesuai peraturan perundangan."
 
Erik dkk disebut tidak memenuhi ketentuan dalam menjalin kemitraan dalam negeri. Kedua, tidak transparan terkait mekanisme kerja sama dengan mitra peneliti lokal. Ketiga, tidak melaporkan berbagai hasil penelitiannya.
 
"Hal-hal tersebut memberikan gambaran kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia," tambah keterangan KLHK.
 
Baca: BRIDA Didorong Gandeng Instansi hingga Kampus di Daerah untuk Riset
 
KLHK juga menegaskan jika surat itu tidak bermaksud menghalangi penelitian. Surat itu sebagai bentuk penertiban kegiatan-kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan hasil-hasil penelitian. Terutama yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dalam mendukung upaya konservasi jangka panjang tentang tumbuhan dan satwa liar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
KLHK juga menegaskan bahwa surat itu merupakan surat internal dari atasan kepada bawahan, yaitu dari Plt Direktur Jenderal atas nama Menteri LHK kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka pengawasan pengendalian. Surat itu juga merupakan bentuk penataan administrasi dalam tata kelola pemerintahan Republik Indonesia.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif