Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: Dok KLHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: Dok KLHK

Bahas Revisi UU KSDAHE, Pemerintah Sebut Banyak Pasal Lama Masih Relevan

Media Indonesia.com • 26 November 2022 20:27
Jakarta: Pemerintah dan DPR mulai membahas Revisi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Sejumlah pasal di UU lama disebut masih relevan dalam draf revisi yang menjadi inisiatif DPR itu.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyampaikan sejumlah pandangan pemerintah terkait RUU KSDAHE pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, awal pekan ini
 
Siti mengatakan substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih relevan untuk kondisi saat ini. Namun, memerlukan beberapa pengembangan seperti menyangkut aspek pengawasan dan beberapa aturan internasional yang dapat diakomodasi. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sementara bagi keperluan agenda strategis nasional secara umum sudah bisa terlayani," kata Siti, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 November 2022.
 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah menjadi acuan ketentuan-ketentuan terkait KSDAHE pada undang-undang lain. Antara lain UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 
Posisi UU No 5 Tahun 1990 dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga sepakat untuk tidak diubah. Bahkan, sudah diakomodasi dan telah diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 beserta peraturan pelaksananya.
 

Ada di UU Pemda

Sejumlah hal terkait KSDAHE juga sudah tercantum di UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Siti mengatakan pendelegasian tugas bisa dilakukan melalui prosedur kerja sama antara Pusat dan Daerah, atau dengan dekonsentrasi dan devolusi.
 
"UU Pemda juga tegas menyatakan penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan KPA, serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) secara tegas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (KLHK)," jelas Siti.
 
Terhadap peran dan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, Siti menjelaskan telah secara tegas diatur kewenangannya di bidang konservasi. Terutama kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya oleh pemerintah paerah. 
 
Selain itu, pemerintah provinsi juga telah diberikan kewenangan terhadap pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran Appendix CITES.
 

Menghargai inisiatif DPR

Menteri Siti mengatakan pemerintah sangat menghargai inisiasi DPR, khususnya Komisi IV yang secara terus menerus mendorong perbaikan konservasi sumber daya alam di Indonesia selama ini. 
 
"Revisi UU ini merupakan perubahan terhadap undang-undang sebelumnya, sehingga perlu segera hadir dan menjadi instrumen hukum nasional guna menjawab berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam urusan konservasi dan sumber daya alam,” kata dia.
 
Komisi IV DPR RI menerima pandangan Pemerintah dan DPD RI atas RUU tentang KSDAHE. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyetujui rancangan jadwal acara dan mekanisme atau Tata Cara Pembahasan Tingkat I Pembahasan RUU tentang KSDAHE.
 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia harus dilindungi. Terutama yang masuk dalam kategori terancam punah. 
 
Mewakili Komisi IV DPR, ia menyatakan RUU KSDAHE harus menciptakan keselarasan antar-stakeholder dengan membagi kewenangan dan pembagian kerja yang jelas. Sehingga, dalam implementasi konservasi hayati, penyelarasan antar-stakeholder ini bisa mengurangi terjadinya ego sektoral.
 
"Kita ingin UU ini melindungi segenap kekayaan alam dan memulihkan areal konservasi dan areal yang kaya akan biodiversitas. Supaya menjadi fungsi penyangga kehidupan. Kita ingin UU ini bisa menyelaraskan semua permasalahan yang ada, termasuk pembagian kewenangan dan pembagian kerja tugas. Jadi, minim ego sektoral," kata Budisatrio.
 
Baca: Bahlil Usul Bentuk Organisasi seperti OPEC untuk Negara Penghasil Nikel
 
Selain penjelasan Komisi IV DPR serta pandangan Pemerintah dan DPD RI, pada raker gabungan ini pun dilakukan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KSDAHE. 
 
Bertindak sebagai Ketua Rapat yaitu Ketua Komisi IV Sudin, dan dihadiri oleh 40 anggota Komisi IV DPR RI. Turut hadir dari Pemerintah yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.

 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif