"Perubahan metode perhitungan ini merupakan pemenuhan komitmen terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), termasuk di dalamnya Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris (Paris Agreement)," kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Desember 2023.
Diskusi diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK. Diskusi panel ini digelar di sela penyelenggaraan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.
Tiga pakar dihadirkan, yakni Prof Supiandi Sabiham dari Perkumpulan Masyarakat Gambut Indonesia dan IPB University; Prof Edvin Aldrian dari BRIN dan merupakan Vice Chair IPCC Working Group I; serta Prof Mitsuru Osaki dari Hokaido University. Hadir pula dua pembicara lain, yaitu peneliti dari PT Astra Agro Lestari, Bandung Sahari; dan perwakilan dari PT Riau Andalan Pulp and Paper, Sofyan Kurnianto.
"Kita ingin menegaskan bahwa dalam inventarisasi dan reduksi emisi GRK, penting memasukkan data capaian pemulihan ekosistem gambut, khususnya upaya pembasahan yang direpresentasikan dengan data hasil pemantauan TMAT (tinggi muka air tanah)," kata Alue.
Menurut dia, hal ini penting karena perhitungan tersebut dilakukan secara komprehensif dan dapat dikategorikan sebagai metodologi Tingkat Tiga (Tier-3).
Alue menjelaskan konsep dasar pengusulan metode tersebut adalah memasukkan upaya restorasi ekosistem gambut yang bertujuan mengembalikan air dengan pembasahan kembali. Saat ini, catatan atau data dari aktivitas pembasahan ekosistem gambut belum termasuk dalam metode Tier-3.
Berdasarkan publikasi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pengukuran tingkat tiga merupakan metode yang lebih akurat dan mempertimbangkan kompleksitas dan persyaratan data yang cukup dominan.
"Data-data dari hasil pengukuran yang dilakukan dapat membangun faktor emisi khusus untuk Indonesia," kata dia.
Menentukan status kerusakan ekosistem
Wamen LHK melanjutkan upaya pembasahan lahan gambut juga penting untuk menentukan status kerusakan ekosistem ini. Ekosistem gambut terdiri atas 90 persen air."Dan peran air di lahan gambut sangat penting untuk mengurangi potensi proses dekomposisi yang merupakan sumber emisi metana, nitrous oxide, dan karbon dioksida ketika lahan gambut dikeringkan, terdegradasi, serta terbakar," kata Alue.
Lebih lanjut, dia menjelaskan meningkatkan pengelolaan air pada lahan gambut yang terdegradasi dapat dilakukan melalui pembangunan sekat kanal, pemantauan muka air tanah di lapangan secara terus menerus dan real time, pemanfaatan data citra satelit, pengembangan Fire Danger Rating System (FDRS), serta pengembangan data base dan sistem informasi yang andal.
"Melaksanakan pemantauan tinggi air tanah secara terus menerus dan real time pada lahan gambut yang terdegradasi, sebelum dan sesudah kegiatan restorasi, sangat penting untuk mendapatkan seri data untuk menunjukkan efektivitas tata kelola air dan peningkatan kualitas ekosistem gambut," jelas dia.
Baca: Pemberdayaan Perempuan Memperkuat Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Menurut Alue, pemantauan data muka air tanah secara terus menerus dan real time merupakan faktor kunci dalam merumuskan model atau pola algoritma tertentu di tingkat ketiga. Hal ini berdasarkan data dari pemantauan ketinggian air tanah (ground water level /GWL) langsung di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
