Ketua Umum Badan Pengurus Nasional AP2SI, Roni Usman Kusmana. Foto: Dok pribadi
Ketua Umum Badan Pengurus Nasional AP2SI, Roni Usman Kusmana. Foto: Dok pribadi

KHDPK Diyakini Perkuat Tujuan Perhutanan Sosial

Media Indonesia.com • 28 Juli 2022 07:06
Jakarta: Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), Roni Usman Kusmana, menilai kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) merupakan salah satu rencana kebijakan yang strategis. Terutama dalam kerangka menguatkan agenda tujuan dari perhutanan sosial, khususnya di tanah Jawa.
 
"Tujuannya adalah adanya perbaikan tata kelola kehutanan di tanah Jawa dan membuka ruang keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Walaupun masih ada satu tantangan, yaitu memastikan KHDPK untuk kepentingan penggunaan kawasan hutan secara teknis akan diatur seperti apa,” ujar Roni, Rabu, 27 Juli 2022.
 
Rencana penerapan kebijakan KHDPK di pulau Jawa masih pro dan kontra. Menurutnya, hal ini dikarenakan masih belum terbukanya ruang untuk publik dapat terlibat, mempelajari, dan berkontribusi dalam rancang bangun rencana kebijakan KHDPK ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, pro dan kontra ini juga timbul karena belum adanya kepastian kapan rencana kebijakan ini diterbitkan. Dan ini membuat semakin panjangnya penafsiran negatif di masyarakat. 
 
AP2SI memandang terbitnya KHDPK akan dapat mengubah pola, struktur, serta model pengurusan kehutanan di tanah Jawa. Salah satunya, masyarakat dan pemerintah desa memiliki status, akses, dan pengelolaan terhadap kawasan hutan yang lebih baik.
 
Dengan demikian, katanya, dalam jangka panjang dapat berkontribusi dalam upaya perlindungan hutan dan kawasan hutan di tanah Jawa. "Selain itu juga dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang ada," kata Roni.
 
Jika peraturan menteri tentang KHDPK diterbitkan, ia meminta aturan itu sepenuhnya dapat berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri. "Dari sisi teknis, dalam hal pelaksanaan peraturan, maka perluasan sosialiasi, penguatan pengetahuan, dan keterlibatan para subjek perhutanan sosial, pendamping, dan pihak lainnya harus dilakukan," kata dia.
 
Baca: Pemerintah Siapkan Terobosan Selamatkan Hutan Jawa
 
AP2SI merupakan gerakan untuk keadilan dan kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi masyarakat melalui agenda perhutanan sosial. AP2SI menjadi wadah perjuangan dan pertukaran gagasan pengelola perhutanan sosial di tingkat tapak. 
 
Hingga saat ini, anggota kelompok pengelola perhutanan sosial yang tergabung dalam AP2SI telah mengakses atau menerima izin perhutanan sosial seluas 165.468,15 hektare dengan 59.285 KK sebagai penerima manfaat. Mereka menghasilkan beragam produk unggulan mulai dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), agroforestry, jasa lingkungan, hingga wisata alam.
 
(UWA)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif