"Pada dasarnya konsep BUMDes yang digarap serius akan mampu menyerap tenaga kerja penuh waktu secara signifikan. Selanjutnya akan memberikan hasil yang juga optimal," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Anwar Sanusi, seperti dilansir Antara, Senin 13 November 2017.
Ia mengatakan, dengan terserapnya banyak tenaga kerja, dampak positif lainnya adalah dapat menekan arus urbanisasi di desa setempat.
"Kalau BUMDes bisa terus dikembangkan akan sangat efektif menahan arus urbanisasi karena jam kerjanya bukan paruh waktu tetapi full time," katanya.
Untuk memastikan perkembangan BUMDes, pihaknya aktif melakukan monitoring terkait dengan pengembangan BUMDes-BUMDes di seluruh Indonesia.
"Di sini kami deteksi persoalannya apa dan di mana. Apakah dari sisi manajemen keuangan, organisasi, atau pemasaran. Ini kita carikan solusi," katanya.
Terkait dengan hal itu, pihaknya mengakui hingga saat ini masih banyak desa yang belum mengetahui bisnis apa yang dikelola sehingga sebagian besar memilih usaha simpan pinjam.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka pengembangan BUMDes.
"Dalam hal ini kami gandeng juga forum Perguruan Tinggi Untuk Desa (Pertides) untuk mendampingi BUMDes," katanya.
Ia mengatakan pada prinsipnya kehadiran BUMDes tidak boleh mematikan usaha masyarakat setempat.
"Justru BUMDes harus mampu menjadi wadah yang merangkul dan mengembangkan potensi dan usaha masyarakat desa. BUMDes tidak boleh jadi predator masyarakat karena untuk kepentingan bersama, bukan untuk merugikan," katanya.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan pemetaan terkait dengan BUMDes-BUMDes berkembang serta menganalisis pengaruh kehadiran BUMDes terhadap peningkatan ekonomi desa setempat.
"Ke depan kami ingin seluruh desa punya BUMDes. Targetnya tahun 2018 semua desa juga punya akses untuk ke e-BUMDes," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
