Jatam Sarankan Ada Evaluasi Luas Lahan Pertanian
Petani menyemprotkan pupuk di lahan pertanian bawang di Brebes, Jawa Tengah. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menyarankan Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Kepala Kampanye Jatam Nasional Melky Nahar menyebutkan banyak lahan di Indonesia telah dikonversikan ke industri lainnya. 

"Kurang tepat kalau Menteri Pertanian menggunakan rawa sebagai lahan pertanian. Kalau pemanfaatan rawa karena keterbatasan lahan, itu karena banyak lahan pertanian yang menjadi areal pertambangan," kata Melky, seperti dikutip Antara, Jumat, 19 Oktober 2018.

Hasil kajian Jatam menunjukkan konsesi industri ekstraktif mencakup 19 persen lahan pertanian padi Indonesia yang sudah dipetakan. Sebanyak 23 persen lahan yang diidentifikasi mampu diolah untuk pertanian padi. 

Jatam juga mempertanyakan realisasi program cetak sawah.  Menurutnya, Kementan harus lebih tegas dalam menangani masalah tersebut, termasuk persoalan cetak sawah. 

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Wahyu A Perdana, mengingatkan Kementan soal rencana menjadikan rawa gambut sebagai lahan produktif. Proyek itu, kata dia, sudah pernah gagal di era Orde Baru.

Wahyu menuturkan, saat Soeharto memimpin, proyek satu juta hektare lahan gambut berakhir dengan kegagalan. Rawa gambut merupakan ekosistem esensial yang terbentuk jutaan tahun. 
Bukan hanya memiliki fungsi hidrologis, lahan gambut juga sebagai penyimpan karbon. Jika rusak maka akan menyebabkan perubahan iklim.

"Pada akhirnya perubahan iklim akan berdampak pada produksi pertanian," ujarnya.  

Ia mengaku belum mendapat detail program yang dimaksud Kementan tersebut. Untuk itulah Walhi mewanti-wanti agar Kementan menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Jangan sampai menabrak UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Wahyu.

Ia mengingatkan, Keppres Nomor 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektare di Kalimantan Tengah, berakhir dengan kegagalan. Proyek yang digagas pada 1995 itu membuat setengah dari 15.594 keluarga transmigran meninggalkan lokasi.  

Pemanfaatan lahan rawa, kata dia, harus diletakkan secara hati-hati. Kemampuan ekosistem tidak bisa dipandang terpisah-pisah.  

"Fungsi dan dampaknya terhadap ekosistem dan produksi pangan harus dipertimbangkan secara matang," ujarnya.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id