Rini menjelaskan, Bank Mandiri tidak mendapatkan dana PMN, bukan karena tidak dianggap prioritas. Tapi, jumlah PMN dilihat dari prioritas pemakaiannya.
"Mandiri diundur bukan karena tidak dianggap prioritas. Tapi bagaimanapun jumlah PMN dilihat prioritasnya, dilihat juga (kebutuhan) kementerian lain. Selain itu, Mandiri juga akan melakukan right issue tahun ini," kata Rini ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2015) pagi.
Untuk PT Djakarta Lloyd (Persero) sedang masuk masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebab, kepemilikan BUMN di Djakarta Lloyd sudah terdelusi jadi 29 persen. Sehingga status hukumnya masih dipertanyakan, apakah masih dianggap menjadi BUMN.
"Jadi kami setuju dan nanti harus jelas interpretasi secara hukum (Djakarta Lloyd)," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya menjelaskan, ketiga perusahaan BUMN yang ditolak berdasarkan kegiatan penggunaannya yang belum jelas, prioritas dan masih ada masalah hukum dengan PKPU.
"Bank Mandiri bukan dikurangi dan tidak jelas tapi mungkin tahun depan. Karena belum perlu dan belum prioritas. RNI usulannya kurang jelas. Bukan karena ada konflik dengan DPR, hanya masalah business plan. Sedangkan, Djakarta Lloyd, saham pemerintahnya tinggal 29 persen, tetapi belum di-PP (peraturan pemerintah)-kan, sehingga pada saat ini masih belum tercatat sebagai bukan persero, masih persero tetapi belum ada PP-nya. Direksi sudah melakukan homologasi (perdamaian) jadi sahamnya tinggal 29 persen, tapi belum dicatatkan di pemerintah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
