Mobil pejabat. MI/Gino F Hadi
Mobil pejabat. MI/Gino F Hadi

Dapat Jatah Dua Mobil, Menperin: Kami Enggak Diajak Rembukan!

Ekonomi mobil dinas menteri
Suci Sedya Utami • 29 April 2015 12:08
medcom.id, Jakarta: Menteri Perindustrian Saleh Husin mengaku belum mengetahui soal menteri yang mendapatkan tambahan jatah fasilitas mobil dinas menjadi dua mobil.
 
Saleh menyebutkan, banyak pula menteri yang tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015. Pasalnya dia bersama para menteri lainnya pun tidak pernah diajak untuk membahas fasilitas tersebut.
 
"Enggak tahu, enggak ada, kita enggak pernah tahu, bahas saja enggak pernah," kata Saleh, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2015).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saleh meluruskan, yang diatur dalam PMK yang dibuat oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro hanya spesifikasi kendaraan untuk pejabat dari tinggkat menteri hingga walikota.
 
"Itu mungkin Menkeu membuat patronnya (patokan), bukan hanya untuk menteri bupati, walikota, itu jadi acuannya, biar daerah walikota bupati itu CC sekian harga sekian, dirjen sekian menteri sekian itu patronnya," ujar dia.
 
Menurut Saleh, pembuatan patokan spesifikasi kendaraan dinas perlu dilakukan karena selama ini pejabat pemerintah daerah sesuka hati memilih kendaraan dinasnya.
 
"Dibuat karena di daerah bikin sendiri-sendiri," pungkasnya.
 
Sekadar informasi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 mengatur tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.
 

(WID)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif