"Saya akan undang Bapak Presiden untuk meresmikannya nanti," kata Mehub Budi Karya Sumadi, seperti dikutip dari Antara, Senin, 3 Februari 2020.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek pelabuhan tersebut diperkirakan sebesar Rp200 miliar. Kendati demikian, kata dia, pemerintah pusat tidak seratus persen mengalokasikan anggaran sebanyak itu, tetapi akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, BUMD, dan pihak swasta.
"Pelabuhan ini dikerjakan dengan sistem Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)," ujar Menhub.
Lebih lanjut, Menhub menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pusat harus lebih memperhatikan daerah perbatasan dan terluar. Dia menilai Kabupaten Karimun sebagai daerah terdepan yang berbatasan dengan dua negara serumpun, sangat strategis dan memiliki potensi yang besar, antara lain sektor industri dan pariwisata.
"Dengan jumlah penduduk sebanyak 200 ribu, saya pikir dalam waktu dekat bisa menjadi 400 ribu, apabila Malarko ini menjadi pelabuhan samudera. Ini akan sangat besar, apalagi Karimun merupakan kawasan pelabuhan bebas, seperti Batam," tutur Menhub.
Bupati Karimun Aunur Rafiq mengapresiasi kunjungan Menteri Perhubungan untuk melihat langsung kondisi fisik proyek Pelabuhan Malarko yang terhenti pengerjaannya sejak beberapa tahun lalu. "Kunjungan Menhub menunjukkan bahwa pemerintah pusat benar-benar serius membangun infrastruktur yang selama ini menjadi kendala bagi kita," kata Aunur Rafiq.
Pelabuhan Malarko merupakan proyek besar yang telah menelan anggaran lebih dari Rp200 miliar. Proyek pelabuhan ini terhenti beberapa tahun lalu, sementara tiang-tiang pancang untuk dermaga sudah mulai berkarat.
"Mudah-mudahan akhir 2021 benar-benar selesai, dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan investasi dan perekonomian masyarakat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
