NEWSTICKER
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Medcom.id/Nur Azizah
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Medcom.id/Nur Azizah

Menkeu Didorong Lebih Berani Perluas Objek Cukai

Ekonomi cukai penerimaan pajak
Medcom • 20 Februari 2020 16:56
Jakarta: Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati lebih kreatif dalam menggenjot potensi penerimaan negara. Salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak penerimaan negara yakni dari cukai.
 
"Menurut saya (upaya pemerintah) harus terus didukung karena kita menghadapi situasi-situasi yang mau tidak mau harus dikuatkan kreativitasnya," ujar Misbakhun di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Namun, kata legislator Partai Golkar itu, setiap kebijakan memiliki risiko. Pemerintah harus mengantisipasi dan meminimalkan risiko yang berpotensi menimbulkan ekses negatif.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misbakhun mengkritik usul pemerintah tentang penerapan cukai untuk kantong plastik atau tas keresek. Menurut dia, pemerintah dengan alasan keadilan dan keberlanjutan lingkungan berani memberlakukan cukai pada barang-barang plastik lain.
 
"Berapa miliar yang kita dapat dari cukai kantong plastik? Cuma Rp900 miliar sampai Rp1,5 triliun dengan risiko (lingkungan) yang sama. Makanya karena risikonya sama usulkan saja memasukkan sepuluh objek sama saja," kata dia.
 
Menkeu Didorong Lebih Berani Perluas Objek Cukai
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Medcom.id/Desi Angriani
 
Misbakhun juga menyoroti usul pemerintah tentang pemberlakuan cukai emisi karbon pada kendaraan bermotor. Dia menegaskan kendaraan bermotor bukan satu-satunya sumber emisi karbon.
 
Menurut Misbakhun, ada sektor industri ataupun manufaktur yang juga menghasilkan emisi. Sebab, sumber utama emisi karbon adalah bahan bakar. Sehingga, seharusnya bahan bakar juga dikenai cukai.
 
"Kenapa kemudian tidak sumber emisinya yang dikenakan fuel surcharge? Hampir di seluruh dunia fuel surcharge itu bagus," ucap dia.
 
Dia meyakini fuel surcharge untuk emisi karbon bisa mengalahkan penerimaan dari cukai minuman keras. "Negara kan perlu melakukan upaya lebih kreatif," tegas dia.
 
Menurut dia, pemerintah hanya perlu memberikan penjelasan dan alasan rasional yang mendasari penerapan kebijakan itu. "Keputusan politik itu sering tidak logis, tetapi harus rasional. Dengan rasionalisasi itu kita bisa menjelaskan kepada publik yang tidak logis bisa masuk akal," ujar dia.

 

(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif