Ilustrasi. Foto: dok Pertamina.
Ilustrasi. Foto: dok Pertamina.

Pemerintah Kuasai 95,9% Saham TubanPetro

Ekonomi tuban petro / tppi
Nia Deviyana • 18 Oktober 2019 16:02
Jakarta: Pemerintah kini memiliki 95,9 persen saham di PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro). Kepemillkan ini merupakan hasil konversi atas piutang pada TubanPetro berupa pokok Mum Years Bond (MYB) sebesar Rp2,62 triliun menjadi saham pada Tuban Petra.
 
Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, keputusan konversi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan PMN ke dalam modal saham PT Tuban Petrochemical Industries. Beleid ini resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 23 September 2019.
 
"Dengan tuntasnya konversi MYB, pemerintah memasuki era baru pengembangan industri petrokimia nasional. TubanPetro dan anak usahanya kini dapat dioptimalkan oleh negara untuk mendukung pengembangan industri nasional, pengurangan defisit transaksi berjalan sekaligus
peningkatan penerimaan negara dalam bentuk dividen dan pajak," ujar Isa di kantor DJKN, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Proses konversi piutang menjadi saham itu, lanjut Isa, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Konversi ini menyelesaikan sebagian permasalahan piutang negara dan sekaligus memperbaiki struktur permodalan perusahaan. "Sehingga pada gilirannya, TubanPetro akan mampu beroperasi secara lebih sehat dan lebih berkapasitas untuk dikembangkan," imbuhnya.
 
Pengembangan TubanPetro akan berkontribusi bagi industri nasional. Salah satunya adalah pasokan petrokimia bagi industri di dalam negeri bakal lebih terjamin. Optimalisasi aset TubanPetro dalam jangka panjang, diprediksi akan dapat menghemat devisa hingga USD6,6 miliar pada 2030.
 
"Pemerintah menginginkan aset TubanPetro menjadi produktif. Perusahaan menjadi sehat dan bekerja secara optimal sehingga mampu berkontribusi Iebih untuk pendapatan negara. Di samping dapat mempekerjakan sekitar 14.500 orang, negara akan mendapat deviden, menurunkan impor bahan baku kimia, mengurangi defisit, juga mendorong industri manufaktur dalam negeri," pungkasnya.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif