Ilustrasi (en.wikipedia.org)
Ilustrasi (en.wikipedia.org)

Peraturan Taksi Daring Berlaku Sepenuhnya 18 Juni

Ekonomi taksi online
14 Juni 2019 13:04
Jakarta: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus per 18 Juni mendatang akan diberlakukan secara penuh. Adapun isu pertama taksi online yaitu menyangkut keselamatan dan keamanan pengemudi, juga penumpangnya.
 
"Termasuk tarif, hubungan kemitraan antara aplikator dengan mitra pengemudi, dan suspend," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Dia menjelaskan dalam PM 118/2018 ini soal tarif sudah diterbitkan regulasinya pada Perdirjen Nomor SK.3244/AJ.801/DJPD/2017. "Jadi dalam kesempatan hari ini saya konsolidasi secara keseluruhan atas regulasi tersebut apakah ada masalah atau tidak dalam penerapannya," katanya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski demikian, dalam pertemuan ini Dirjen Budi mengatakan masih perlu keseragaman di tingkat daerah mengenai persoalan teknisnya. Oleh karena itu ia mengundang Kepala Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi se-Indonesia dalam rapat koordinasi.
 
Merujuk pada PM 88/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat, untuk izin penyelenggara angkutan orang tidak dalam trayek harus mendapat surat rekomendasi dari bupati/wali kota atau gubernur khusus yang wilayah operasinya melampaui satu daerah kabupaten/kota namun masih dalam satu Provinsi.
 
"Oleh karena itu lah terkait masalah perizinan juga maka saya langsung mengundang dan konsolidasi dengan Kadishub Provinsi di Indonesia, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Saya akan mengeluarkan surat edaran supaya perijinan bagi angkutan sewa khusus berpedoman kepada PM 118/2018," ujar dia.
 
Ia mengatakan dalam pertemuan yang juga banyak dikeluhkan adalah untuk mitra UMKM di mana izin usaha transportasinya sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memang cukup besar sekitar Rp5 juta.
 
Namun, Budi mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan karena ada perbedaan pengurusan izin transportasi kepada badan usaha dan perorangan. "Mudah-mudahan akan segera selesai," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif