Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto: Medcom.id/Arya Sinulingga.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto: Medcom.id/Arya Sinulingga.

Erick Thohir Kaji Ulang Pembentukan Superholding

Ekonomi holding bumn kementerian bumn
Annisa ayu artanti • 26 November 2019 12:31
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengevaluasi rencana holding era Menteri BUMN Kabinet Kerja Rini Soemarno.
 
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Erick terus mengkaji ulang mengenai rencana pembentukan holding. Jika pembentukan holding memberi dampak positif bagi ekonomi negara, maka akan diteruskan. Tetapi jika tidak memberi dampak positif akan ditahan pembentukannya.
 
"Semua (holding) yang belum jadi kita evaluasim kita lihat evaluasi kajiannya," kata Arya ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seperti holding BUMN sektor infrastruktur. Arya mencontohkan pembentukan holding ini tengah dikaji, karena apabila semua perusahaan BUMN karya bergabung, maka akan terjadi monopoli di sektor infrastruktur.
 
"Akibatnya nanti UMK (upah minimum kabupaten) menjadi terhambat karena nanti dimakan BUMN semua, akibatnya ekonomi bisa enggak bergerak. Nah ini kan jadi concern Pak Jokowi," jelas dia.
 
Begitu juga dengan wacana pembentukan superholding yang dicanangkan Rini Soemarno. Erick, kata Arya, akan melihat kembali tujuan pembentukan holding tersebut.
 
"Itu kita lihat nanti, kan bisa saja superholding ada baru di bawahnya tidak holding atau dilihat superholding tidak perlu lagi ya kita belum tahu, lihat kondisi," tukas dia.
 
Sebelumnya Arya mengatakan kementerian saat ini tengah merumuskan model bisnis yang terbaik untuk menyinergikan perusahaan karya tanpa harus membentuk holding. Meski tanpa holding, namun sinergi antarBUMN tetap harus berjalan ke depannya.
 
Adapun mengenai rencana pembentukan holding infrastruktur PT Hutama Karya ditunjuk sebagai leader. Sementara BUMN karya yang terlibat dalam holding tersebut antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).
 
Progres terakhir, holding infrastruktur masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif