NEWSTICKER
Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono. Medcom/Eko Nnordiansyah
Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono. Medcom/Eko Nnordiansyah

Pemerintah Kebut Penyelesaian Draf RUU Cipta Lapangan Kerja

Ekonomi kementerian perekonomian Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 25 Januari 2020 10:24
Jakarta: Pemerintah mengebut penyelesaian draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Setelah selama sepekan terakhir substansi isi dari omnibus law ini dibahas antarkementerian, sekarang tinggal menunggu proses legal drafting.
 
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pekan depan draf RUU Cipta Lapangan Kerja akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Namun Kemenko Perekonomian saat ini menunggu draf penyelesaian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
 
"Senin besok ditargetkan dilaporkan ke Pak Menko (Airlangga), Senin pagi atau siang akan lapor ke Presiden secara resmi," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelum diserahkan kepada Presiden Jokowi, masih ada review dari sisi apakah semua yang ada di draf omnibus law ini sudah sesuai. Rapat secara maraton akan dilakukan guna memastikan RUU ini sudah siap, termasuk semua catatan yang ada di 11 klaster di omnibus law.
 
"Kita review kecil apakah sesuai dengan catatan masing-masing klaster. Secara substansi sudah closing tapi di level detail, pasal, penuangannya di review terus. Dan kami masih memberi ruang ke K/L apa yang dari draf masih belum sesuai," jelas dia.
 
Dirinya menambahkan, Presiden Jokowi akan segera menerbitkan surat presiden (supres) setelah rapat dan penandatanganan menteri terkait. Setelahnya baru draf dan surpres RUU Cipta Lapangan Kerja ini diserahkan kepada DPR.
 
"Posisinya belum formal, kami belum berikan kepada siapapun. Begitu sudah diparaf dan masuk ke surpres akan kami berikan kepada teman-teman. Draft RUU masih ada di kami, belum kami kirim kepada siapapun," pungkasnya.
 
11 klaster yang akan dimasukkan dalam omnibus law ini yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif