Direktur Riset Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pada 5 November 2015 lalu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pengembangan KEK. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah terdongkraknya kinerja sektor industri nasional, sehingga pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang mengalami perlambatan.
"Namun, berbagai pengalaman dari negara-negara di dunia menunjukkan tidak semua KEK mencapai keberhasilan. Bahkan, tidak sedikit KEK yang akhirnya gagal berkembang," ujar Faisal, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
KEK memang seringkali diposisikan sebagai mesin pertumbuhan sektor industri oleh banyak negara berkembang lainnya, baik untuk tujuan promosi ekspor, menyerap tenaga kerja, mendorong masuknya investasi asing maupun domestik, pembangunan regional, meningkatkan pendapatan negara atas pajak, maupun lain sebagainya.
Berdasarkan data UNIDO, pada 2015, terdapat sekitar 4.500 KEK di 140 negara yang memperkerjakan hampir 66 juta penduduk dunia. Di kawasan ASEAN terdapat 84 KEK yang beroperasi di 10 negara. Masing-masing KEK tersebut menawarkan berbagai macam insentif untuk menarik investasi dan bahkan telah terjadi persaingan race of the bottom di mana terjadi perang insentif antar negara.
"Dalam aspek ini, pemberian berbagai insentif untuk pengembangan KEK tentunya membawa sejumlah konsekuensi bagi keuangan pemerintah, baik dari potensi pendapatan yang hilang maupun ada tambahan biaya yang harus ditanggung pemerintah Indonesia," ungkapnya.
Pada titik ini, Faisal mengaku, Core Indonesia memandang ada tiga hal mendasar yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Pertama, menajamkan rencana dan arah pengembangan KEK, serta mensinergikannya dengan perencanaan pembangunan nasional dan strategi pembangunan industri nasional secara komprehensif dan terintegrasi.
"Negara yang telah sukses mengembangkan KEK seperti iongkok, menjadikan KEK di negeri tersebut sebagai bagian dari strategi reformasi pembangunan nasional. KEK berperan sebagai instrumen untuk melakukan reformasi kelembagaan, reformasi pasar penggunaan lahan dan tenagakerja, serta mempromosikan inovasi ekonomi," jelasnya.
Kedua, meningkatkan kualitas institusi dan membagi kewenangan secara lebih tegas dalam pengelolaan KEK. Berbagai insentif yang diberikan tidak akan banyak efektif menarik investasi apabila pemerintah kurang memperhatikan peningkatan kualitas institusi dan pembagian kewenangan secara lebih tegas dalam pengelolaan KEK.
Ketiga, pengembangan KEK semestinya diintegrasikan dengan program-program pemerintah lainnya. Sebagai contoh, rencana program pembangunan 100 technopark oleh pemerintah sebaiknya diintegrasikan dengan pembangunan KEK. Pembangunan kawasan teknologi yang berdekatan dengan KEK akan sangat membantu peningkatan daya saing suatu negara.
"Dengan terintegrasinya pengembangan KEK dengan program-program pemerintah lainnya maka secara tidak langsung pemerintah juga mengirimkan sinyal kepada dunia usaha akan komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam membangun KEK," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
