"Meski begitu, Apkasi memberikan beberapa catatan penting, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, aksesibilitas jalan raya, dan bandara. Apkasi juga meminta pemerintah konsisten dalam penyediaan energi listrik di daerah," kata Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (2/1/2016).
Ia mengatakan pemerintah pusat diminta untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan membenahi kesenjangan aksesibilitas antarwilayah, sehingga high cost economy bisa ditekan.
Dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN, Apkasi akan bertemu 33 duta besar, termasuk duta besar untuk negara-negara Asia Tenggara untuk membahas potensi Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi produk-produk daerah kabupaten.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi daerah dalam pasar bebas MEA adalah ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Dua hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Meski begitu, Mardani mengaku siap bersaing. Ia melihat upaya-upaya positif yang dilakukan pemerintah pusat sebagai dukungan bagi daerah untuk bisa lebih berdaya saing.
"Untuk infrastruktur, tentu kita harus mengakui bahwa perubahan pola pembangunan mulai berubah. Presiden konsisten dengan Nawa Cita di mana pembangunan dimulai dari pinggiran. Ini bisa kita lihat dari pembangunan-pembangunan yang terlaksana dalam satu tahun terakhir seperti jalan tol, kereta api dan pembangunan bandara. Tinggal bagaimana daerah mengemas potensi-potensinya untuk pasar. MEA ini harus jadi peluang bagi daerah," jelasnya.
Dalam menghadapi MEA, Mardani mengapresiasi program pemerintah dalam penyediaan energi listrik. Energi listrik sangat vital bagi daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan industri di daerah.
"Komitmen pemerintah merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu megawatt (mw) dalam jangka waktu lima tahun sejak 2014 hingga 2019 harus diapresiasi. Energi listrik sangat dibutuhkan daerah untuk membangun perekonomian dan daya saing, baik itu untuk industri kecil, menengah dan juga industri besar. Artinya, dengan terjaminnya listrik di daerah, investasi untuk industri hilir juga akan terbuka lebar. Ini sangat menguntungkan daerah," ujarnya.
Sehingga, ketika MEA diberlakukan sesuai rencana pada 1 Januari 2016, daerah harus siap bersaing. Karena sebagai penggagas, tentu Indonesia kurang tepat kalau meminta mundur. Apkasi sebagai organisasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, siap membantu daerah dan juga pemerintah pusat.
"Bila dirunut ke belakang, Apkasi didirikan memang untuk menambah daya saing daerah kabupaten," tambah lulusan Magister Bidang Kajian Ketahanan Nasional Universitas Brawijawa Malang ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
