Menteri Perindustrian Saleh Husin menyebutkan pelaku usaha sering mengeluhkan sulitnya perizinan di daerah. Hal itu tercermin dari informasi yang didapatkan ketika berkunjung ke daerah-daerah.
"Kami peroleh informasi, ada keluhan dari pelaku usaha. Paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, kadang di daerah belum jalan, ada satu atau dua yang mungkin penerapan kebijakan itu lambat," urai Saleh, ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (15/2/2016).
Oleh karena adanya masalah itu, Saleh memiliki rencana untuk mencari daerah mana saja yang belum sejalan dengan pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan perizinan usaha investasi. Setelah mencari, Politisi dari Partai Hanura ini, akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), agar semua kebijakan sejalan dengan yang ada di pusat.
"Ini perlu kita koordinasi dengan Pemda setempat dan pelaku usaha, kira-kira Pemda mana saja yang perlu kita koordinasikan, agar mereka betul-betul pelaksanaannya sejalan dengan pusat. Kita contohkan, misalnya seperti PTSP atau kemudahan lainnya. Kalau pusat sudah diberikan tentu daerah harus jalan," jelas Saleh.
Saleh pun mengaku kemudahan perizinan di Kementeriannya masih belum berjalan dengan baik. Pasalnya, ada otonomi daerah yang memaksa dinas perindustrian di daerah berada dibawah kewenangan Pemda.
"Ini yang perlu kami koordinasikan. Kita jaga koordinasinya, agar mereka mau jalankan keputusan yang ada di pemerintah pusat," pungkas Saleh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
