Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani

Sri Mulyani Siap Salurkan Dana BOS Rp9,8 Triliun

Ekonomi kementerian keuangan Dana Bos
Eko Nordiansyah • 10 Februari 2020 18:32
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp9,8 triliun di tahap I. Dana ini akan diberikan kepada 136.579 sekolah di 32 provinsi di seluruh Indonesia.
 
"Kita tentu berharap dana itu bisa membantu sekolah terutama beroperasi dalam rangka mendorong (program) merdeka belajar," kata dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 10 Februari 2020.
 
Tahun ini alokasi dana BOS sebesar Rp54,32 triliun atau naik 6,03 persen dari tahun lalu untuk 45,4 juta siswa. Sementara skema penyaluran BOS ditetapkan sebesar 30 persen untuk tahap I, 40 persen di tahap II, dan 30 persen sisanya pada tahap III.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perubahan skema ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Ada tiga kategori dana BOS yaitu reguler, kinerja, dan afirmasi
 
"Dana BOS ini merupakan dana yang digunakan dalam kegiatan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah, baik dalam bentuk BOS reguler, kinerja, maupun afirmasi, dengan alokasi sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta siswa pada 2020," jelas dia.
 
Penyaluran Dana BOS mulai tahun ini akan dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah. Tujuannya adalag untuk memangkas birokrasi, sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah.
 
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan tetap ada mekanisme pengawasan untuk transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah. Tak hanya Kemenkeu, pengawasan juga dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
"Tidak berarti tidak ada monitoring-nya. Untuk dana BOS ada PMK pengelolaan DAK nonfisik, kemudian ada Permendikbud untuk petunjuk teknis, Permendagri tentang pengelolaan dana BOS, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan," pungkasnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif